MAKASSAR,BONEKU.COM–Pj. Bupati Bone Drs. H. A. Islamuddin, MH. Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan serah terima laporan hasil psmsriksaan LKPD dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jl. AP. Petta Rani, Kota Makassar, Senin 27 Mei 2024.

Ada enam Kabupaten/Kota yang berhasil meraih WTP pada saat itu. diantaranya, Kabupaten Luwu, Wajo, Engrekang, Sidrap, Kota Pare-Pare dan Kabupaten Bone.

Baca Juga:  Kunjungan ke Bone, Kapolda Sulsel Bagikan 3.400 Paket Sembako ke Masyarakat

Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Bone kembali mendapatkan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bone berhasil mempertahankan predikat WTP untuk kesembilan kalinya.

Laporan pemeriksaan keuangan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFrA. Kepada Pj. Bupati Bone bersama Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, SE.

Baca Juga:  Forum Lingkup Pemerintahan Pemda Bone Paparkan Renja 2025

Turut hadir Pj. Sekda Bone, PLT. Kepala BKAD Bone, Kepala Inspektorat Bone, Asisten lll Setda Bone, Kepala Dinas Pendidikan Bone, Kepala Dinas PSDA Bone, Kadis Kesehatan Bone, Kadis Perdagangan Bone, Kadis Perkintan Bone serta rombongan dari Instansi terkait Pemkab Bone.

Kepala BPK RI Perwakilan Prov. Sul-Sel, mengatakan, selamat kepada Kabupaten Kota yang berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian.

“Semoga daerah maupun kota yang berhasil meraih WTP terus berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel” jelasnya.

Baca Juga:  Pj Bupati Bone Pimpin Apel Akbar ASN Bone Pasca Libur Lebaran

Sementara itu, Pj. Bupati Bone mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja dengan keras dalam menyusun LKPD Bone sehingga mampu meraih predikat WTP.

“Predikat yang kita raih adalah bukti kerja keras dari seluruh tim dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah”.

“Kamipun memohon arahan dan petunjuk dari BPK agar pengelolaan laporan keuangan kedepan bisa lebih baik lagi” pungkasnya.