JAKARTA, BONEKU.COM — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal wacana pemindahan kantor-kantor kementerian dan BUMN ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, Erick memilih irit bicara dan menyebut bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan resmi secara terpisah.
“Nanti BUMN statement sendiri,” ujar Erick singkat saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Erick belum menyatakan sikap jelas apakah dirinya sepakat atau tidak dengan usulan tersebut. Pernyataan ini datang di tengah hangatnya dorongan dari DPR agar aktivitas di IKN segera berjalan, termasuk melalui kehadiran BUMN.
Wacana agar BUMN berkantor di IKN pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima. Ia menegaskan pentingnya menghadirkan aktivitas pemerintahan sesegera mungkin agar IKN tidak terkesan kosong.
“Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/7).
Dukungan serupa juga datang dari anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron. Ia mengatakan bahwa memindahkan aktivitas beberapa kementerian ke IKN sangat memungkinkan, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan.
“Bisa saja memindahkan, misalkan Kementerian Kehutanan atau kementerian-kementerian yang sekiranya bisa mulai beraktivitas di sana,” kata Herman, Selasa (22/7).
Usulan dari legislatif ini merupakan bagian dari upaya mendorong percepatan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Kehadiran kantor BUMN dan kementerian dinilai bisa menjadi simbol bahwa IKN benar-benar hidup, sekaligus memancing kehadiran investor dan pelaku usaha lainnya.
Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat, termasuk Kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir.
Kini publik menanti, apakah BUMN akan menjadi pionir awal yang benar-benar berkantor di IKN, atau menunggu kesiapan infrastruktur dan regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. (*)
Tim Redaksi