BONEKU.COM-Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kerja dalam membangun kinerja dan citra pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang professional di Ruang Rapat Pimpinan Pemda Bone, Selasa(4/2/2020).
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone A.Akbar.S.Pd.,M.Pd, saat membuka rakor tersebut mengatakan ini merupakan rapat pertama di awal tahun ini sebagai momentum untuk mencharger energi dan spirit kita untuk melaksanakan tugas selama 365 hari kedepan.
“Kita bisa bayangkan dengan 365 hari itu orang terjebak dengan hal-hal yang rutin pasti dia akan mengalami stres, galau dan mungkin dia tidak akan menjadi produktif, nah itulah yang menyebabkan mengapa PNS itu banyak yang mengalami penurunan kinerja padahal yang dia kerjakan setiap hari sejak dia menjadi PNS sampai dia pensiun adalah hal yang sama, sehingga ini yang harus di evaluasi,” kata Akbar.
Menurutnya, yang harus diperhatikan bukan hanya target dan perencanaan tapi kita harus evaluasi aspek-aspek mana yang mempengaruhi kinerja satpol.
“Kita harus mampu berkonsultasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan teman lain sehingga penegakkan aturan aturan itu mendapat respon dari semua pihak yang berkaitan dengan ketentuan kepala daerah, mungkin dengan pimpinan-pimpinan lainnya, dengan tokoh-tokoh masyarakat,” urai mantan camat Bontocani ini.
Akbar,berharap keberadaan satpol bukan hanya sekedar melengkapi organisasi yang ada di pemerintahan tapi satpol harus menjadi sebuah organisasi dalam rangka untuk menjaga kewibawaan pemerintah daerah dalam penegakan hukum secara bersama-sama dengan kepala kejaksaan, KPK, pengadilan, dan kepolisian sehingga satpol menjadi bagian dari sistem penegakan hukum secara nasional.
Akbar, berharap dengan dilaksanakannya rakor akan menyatukan persepsi khususnya di bidang penegakan perda. ” Nantinya akan tercipta satu kesepakatan bersama dalam hal mengawal segala macam peraturan-peraturan baik daerah kabupaten/kota maupun provinsi itu sendiri sehingga dalam penerapannya kita akan selalu sinkronkan antara kegiatan provinsi dan kegiatan yang ada di kabupaten kota,” tandas Akbar.(*)
