Gelar Uji Konsekuensi, PPID Sulsel Mutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026

- Jurnalis

Jumat, 13 Maret 2026 - 09:34 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR.BONEKU.COM,– Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan uji konsekuensi pemutakhiran Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yakni informasi yang tertutup untuk publik dan Daftar Informasi Publik (DIP) atau daftar informasi yang wajib tersedia dan terbuka untuk publik.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Command Centre Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 11 Maret 2026 dan diikuti oleh Tim penguji, PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga:  Wawancarai Kapolsek Panakkukang, Begini Aksi Danyon C Pelopor Jadi "Wartawan"

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Bidang Administrasi Muhammad Arafah menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya ukon ini menambah pemahaman dan kualitas dalam pelayanan informasi dan data kepada masyarakat.

“Saya harap melalui rapat ini kita dapat menyusun klasifikasi informasi secara tepat dan terukur,” ungkap Arafah.

Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo-SP Prov Sulsel, Salim Basmin dalam laporannya menyebutkan uji konsekuensi bertujuan untuk mengetahui konsekuensi dan dampak sebuah informasi bagi publik.

Baca Juga:  Gerakan Minum MMS Serentak bagi 54.000 Ibu Hamil Jadi Momentum Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 dan Hari Dekranas ke-46 di Sulsel

“Uji konsekuensi bertujuan untuk mengetahui konsekuensi apa yang timbul apabila informasi itu diberikan, dampak bagi publik bagaimana,” jelasnya.

Ia menyebutkan, pada Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik tahun ini, terdapat 20 OPD/PPID Pelaksana yang mengajukan usulan DIK.

“hasil dari uji konsekuensi ini akan ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang dikecualikan tahun 2026 yang akan menjadi dasar dan pegangan kita terkait batasan dalam memberikan informasi publik kepada Masyarakat sesuai dengan amanat undang undang,” urainya.

Baca Juga:  Bocah SD di Bone Tewas Terjebak di Gorong-Gorong Penuh Air

Total terdapat 55 jenis informasi yang dibahas dalam uji konsekuensi tahun ini. Sepuluh diantaranya merupakan informasi yang diusulkan tahun 2026 yang berasal dari 20 OPD. Usulan ini dinilai dan ditetapkan oleh PPID Sulsel beserta Tim Uji Konsekuensi yang terdiri dari Beppelitbangda, BKAD, BKD, Biro Hukum, dan Biro Barang dan Jasa Lingkup Pemprov Sulsel.(*)

Penulis : Amal

Editor : Admin Redaksi

Berita Terkait

Tiga Pembalap Nasional Garuk Tanah Sirkuit Larakkiang, Sesi Latihan Jadi Magnet Perhatian Warga Soppeng
Gubernur Sulsel _Groundbreaking_ Lapangan Pallempang Luwu, Targetkan Jadi Pusat Aktivitas Warga
Omzet UMKM Anjlok 50–80 Persen akibat Karhutla, APKLI Merah Putih Desak Prabowo Salurkan BLT
Tolak Pengeboran Gas di Dua Boccoe, FPI Tantang Pemkab Bone Buka-bukaan
Bhayangkara Cup III Segera Digelar, Kapolres Turun Memantau
Sulsel Canangkan Rekor MURI untuk Kemoprofilaksis Pencegahan Kusta di 24 Kabupaten/Kota
SMSI-RRI Bersatu Lawan Hoaks, Perkuat Kompetensi Wartawan dan Informasi Pembangunan
Jelang Bhayangkara Cup III 2026, Tim Pangeran05 McJoe Resmi Tiba di Soppeng

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:18 WITA

Tiga Pembalap Nasional Garuk Tanah Sirkuit Larakkiang, Sesi Latihan Jadi Magnet Perhatian Warga Soppeng

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:38 WITA

Gubernur Sulsel _Groundbreaking_ Lapangan Pallempang Luwu, Targetkan Jadi Pusat Aktivitas Warga

Kamis, 29 Oktober 2026 - 00:53 WITA

Tolak Pengeboran Gas di Dua Boccoe, FPI Tantang Pemkab Bone Buka-bukaan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:23 WITA

Bhayangkara Cup III Segera Digelar, Kapolres Turun Memantau

Selasa, 27 Oktober 2026 - 21:20 WITA

Sulsel Canangkan Rekor MURI untuk Kemoprofilaksis Pencegahan Kusta di 24 Kabupaten/Kota

Berita Terbaru