MAKASSAR.BONEKU.COM,— Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyerap aspirasi daerah sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset, literasi, statistik, serta pembangunan sumber daya manusia.
Kunjungan kerja dihadiri anggota Komisi X DPR RI bersama mitra kerja, di antaranya perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS), LLDIKTI Wilayah IX, pimpinan perguruan tinggi, perangkat daerah, organisasi profesi, tokoh pendidikan, budayawan, pegiat literasi, serta berbagai pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Fatmawati menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Sulawesi Selatan sebagai lokasi kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, riset, literasi, dan sumber daya manusia.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI beserta mitra kerja. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan kehormatan bagi kami sekaligus kesempatan berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang menjadi ruang lingkup Komisi X DPR RI,” ujar Fatmawati.
Ia berharap seluruh kepala perangkat daerah, perguruan tinggi, serta para pemangku kepentingan memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta berbagai masukan strategis sebagai bahan penyempurnaan kebijakan di tingkat nasional.
“Kami berharap seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Selain itu, Fatmawati turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat terus memberikan perhatian terhadap pelestarian dan revitalisasi situs-situs kebudayaan di Sulawesi Selatan. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat peran kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan bahwa kunjungan kerja reses tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
Ia mengatakan Komisi X DPR RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) serta revisi Undang-Undang Statistik. Karena itu, masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Lalu Hadrian juga menilai Sulawesi Selatan memiliki capaian yang baik di bidang pendidikan dan literasi. Berdasarkan Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2024 yang diterbitkan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Sulawesi Selatan mencapai 41,83 persen—masuk dalam 10 besar nasional. Sementara itu, berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2024 yang dipublikasikan Perpustakaan Nasional RI, Sulawesi Selatan mencatat skor 88,24 poin, tertinggi di Indonesia.
Meski demikian, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus terus dilakukan agar capaian tersebut diikuti dengan lahirnya lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing di tingkat nasional maupun global.
“Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan berbagai kebijakan, efektivitas program, penyerapan anggaran, hingga tantangan yang dihadapi daerah. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam pembahasan kebijakan maupun anggaran di DPR RI,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, berbagai isu strategis menjadi perhatian bersama, di antaranya pemerataan distribusi guru, peningkatan kesejahteraan dosen, penguatan perguruan tinggi daerah, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pengembangan riset dan inovasi, penguatan perpustakaan dan budaya literasi, revitalisasi sekolah, pelestarian cagar budaya, serta pengembangan sarana olahraga.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sejumlah program secara simbolis, meliputi Dana Alokasi Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Surat Keputusan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) dari BRIN kepada Universitas Hasanuddin dengan total pendanaan Rp28 miliar untuk 40 proposal riset, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada lima perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi di Sulawesi Selatan.
Kegiatan diakhiri dengan komitmen seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, riset, literasi, statistik, serta pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. (*)
