BONE,BONEKU.COM,– Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin memimpin rapat koordinasi persiapan pembentukan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone.
Rapat ini dilaksanakan di Ruang Kerja Wabup Bone, Selasa, 8 April 2025.
Turut hadir Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Bone, A. Mappangara, Kadis Pendidikan Bone A. Fajaruddin, Kadis DLH Bone Dray Vibrianto, Kadis BMCKTR Bone Askar, Kadis Perkimtan Bone Budiono, serta Kabid Aset Pemda Bone
Rapat ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas surat Menteri Sosial Republik Indonesia dengan Nomor: S-33/MS/PR.04.01/3/2025 tertanggal 11 Maret 2025, yang mengimbau partisipasi pemerintah daerah dalam pembentukan Sekolah Rakyat.
Kadis Sosial Bone Andi Mappangara menyampaikan bahwa saat ini hanya dua kabupaten di Sulawesi Selatan yang akan disurvei oleh tim dari Kementerian PU pada 11 April 2025.
“Harapan kami semoga lahan yang disiapkan Pemda Bone dapat diterima oleh Tim Kementerian PU karena dimana sekolah rakyat ini adalah salah satu cara bagaimana pemerintah kabupaten Bone bisa mengentaskan kemiskinan,” ungkapnya.
“Melalui rapat lintas OPD ini, kami mendiskusikan dan menentukan lokasi yang sesuai dengan kriteria pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat akan menanggung pembangunan gedung, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pendukung seperti akses jalan,” ujar Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin usai memimpin rapat tersebut.
Sekolah Rakyat ini direncanakan dibangun di atas lahan seluas 5 hektare dan menyasar masyarakat miskin di Kabupaten Bone.
Konsepnya berupa sekolah berasrama yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.
Andi Akmal menyebutkan bahwa lokasi potensial yang dipertimbangkan adalah di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yakni kawasan Eks Pembuangan Sampah yang sudah tidak difungsikan lagi.
Dengan kapasitas hingga 600 siswa, sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti asrama dan area pelatihan. Pemerintah pusat juga direncanakan akan mengatur proses rekrutmen dan penggajian tenaga pendidik untuk mendukung kelangsungan sekolah ini.
“Kami menyambut baik program ini karena sejalan dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, kami optimis dapat berpartisipasi dalam program ini,” kata Andi Akmal.
Program Sekolah Rakyat ini berada di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tujuan utama menciptakan kawasan pendidikan terpadu yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu. (*)
