BONE,BONEKU.COM,– Seorang tokoh pemuda di Kabupaten Bone menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan jalan keluar untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia, justru berpotensi memperkeruh kehidupan sosial masyarakat.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini mungkin bertujuan untuk penghematan, tetapi dampaknya bisa sangat luas. Masyarakat kelas bawah yang paling merasakan akibatnya,” ujar Eko Wahyudi, Selasa 18 Februari 2025
Lebih jauh CEO Putra Noling Grup ini juga mengatakan, pemangkasan anggaran di berbagai sektor berpotensi mengurangi program sosial yang selama ini menjadi penopang bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Ekho menilai bahwa tanpa kajian yang matang, kebijakan ini bisa memicu ketimpangan sosial yang lebih besar. “Harus ada keseimbangan antara efisiensi dan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kebijakan ini justru semakin menekan masyarakat kecil,” Tambahnya
Untuk di Kabupaten Bone sendiri dengan adanya efisiensi anggaran ini tentu memiliki dampak yang besar untuk masyarakat kecil, kecuali ketika Bupati dan Wakil Bupati terpilih mampu mencari sumber anggaran lain untuk menutupi efisiensi anggaran yang ditetapkan pusat agar kehidupan berkelanjutan masyarakat kabupaten bone tetap stabil.
“Ini merupakan PR kita semua untuk menyelesaikan persoalan ini, karena ini akan lebih parah dari efisiensi anggaran pada zaman covid 19 kemarin” Tutupnya
Kebijakan KMK 29/2025 masih dalam tahap implementasi, dan berbagai pihak berharap ada evaluasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan gejolak sosial di daerah. (*)
