BONE,BONEKU.COM,– Setelah proses pemilihan umum yang berlangsung, perhatian terhadap para penyelenggara pemilu tetap menjadi fokus utama. Di Polres Bone, langkah konkret telah diambil dengan didirikannya posko kesehatan yang merupakan hasil kerjasama antara Kapolsek dan Puskesmas setempat.
Posko ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan khusus kepada para petugas KPPS, PPS, anggota TNI, Polri, Satpol PP, serta Linmas yang telah bertugas sebagai penyelenggara pemilu.
Pelayanan yang diberikan di posko kesehatan ini mencakup pemeriksaan tekanan darah, pemberian vitamin B.Compleks, dan minuman YC 1000. Tujuan utamanya adalah memastikan kondisi kesehatan para petugas pemilu tetap terjaga dengan baik, serta agar mereka tetap dalam kondisi sehat dan bugar.
Kapolres Bone AKBP Doddy Suryawan, SIK menjelaskan, “Kehadiran tenaga kesehatan sangatlah penting di lapangan, mengingat para petugas penyelenggara pemilu, terutama dari tingkat KPPS, bekerja non-stop sejak pengawalan kotak suara hingga proses pencoblosan, perekapan, dan masih berlangsung hingga saat ini. Para petugas cenderung mengalami kurang tidur karena jadwal kerja yang padat.” Jelasnya Kamis (15/2/2024)
Kehadiran posko kesehatan ini menjadi sebuah upaya nyata untuk memberikan perlindungan dan perhatian terhadap kesejahteraan para penyelenggara pemilu. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang rutin dan pemberian suplemen, diharapkan para petugas pemilu dapat menjaga kondisi fisik dan mental mereka agar tetap prima dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari terobosan Kapolda Sulsel yang menekankan pentingnya kesehatan petugas dalam menghadapi tugas-tugasnya sehari-hari, ini juga merupakan bentuk apresiasi dari pihak berwenang terhadap dedikasi dan pengorbanan para petugas yang telah memberikan kontribusi besar dalam mensukseskan proses demokrasi.
Dengan demikian, upaya bersama dalam menjaga kesehatan para penyelenggara pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan institusi terkait, tetapi juga merupakan komitmen bersama dalam memastikan proses demokrasi yang sehat dan berkualitas. (*)
