BONE,BONEKU.COM,– Dalam rangka pencegahan kanker serviks, UNICEF Indonesia bersama Portkesmas menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone untuk persiapan kegiatan edukasi bagi orang tua dan murid tentang bahaya kanker serviks dan imunisasi HPV.
Setiap tahun ada lebih dari 36.000 kasus baru dengan angka kematian mencapai 21.000 jiwa. Dengan kata lain, 57 perempuan meninggal setiap harinya karena kanker serviks (Global Cancer Observatory WHO, 2020).
Agar semua anak perempuan terlindungi dari ancaman kanker serviks, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kanker serviks dan imunisasi HPV sebagai cara pencegahannya. Oleh karena itu Sejak tahun 2022, pemerintah sudah memberikan imunisasi Human Papillomavirus (HPV) untuk mencegah kanker serviks secara gratis pada anak perempuan usia sekolah dasar kelas 5 dan 6 melalui kegiatan Bulan Imuniasi Anak Sekolah (BIAS) pada bulan Agustus – September setiap tahunnya.
Koordinasi lintas sektor UNICEF Indonesia bersama Portkesmas dan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone untuk memastikan semua anak di Kabupaten Bone ini bisa mendapat perlindungan dari bahaya kanker serviks ini.
“Kami ingin memastikan seluruh anak perempuan di Kabupaten Bone mendapatkan perlindungan yang setara. Imunisasi HPV adalah langkah sederhana namun berdampak besar untuk mencegah kanker serviks sejak dini,” ujar dr. Kasmawar Abbas DK., Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone., Senin 16 Juni 2025
Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang hadir pada pertemuan tersebut yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Nursalam juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran sekolah dan guru sebagai ujung tombak dalam edukasi informasi kesehatan.
“Guru dan sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi kesehatan siswa dan orang tua. Kerjasama Puskesmas dengan Sekolah-sekolah sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan edukasi dan pelayanan imunisasi yang baik untuk anak-anak kita,” ungkap Drs.H.Nursalam, M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
Selain Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kementerian Agama juga menyatakan dukungannya terhadap percepatan cakupan imunisasi HPV, khususnya di lembaga pendidikan keagamaan.
“Tokoh agama dan madrasah memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Kami siap mendorong pesan-pesan kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar perlindungan anak,” ujar Dr. H. Abdul Rafik, M.Pd, Kepala Kemenag Kabupaten Bone.
Program Jaga Bersama mendapat dukungan penuh dari UNICEF Indonesia sebagai salah satu bentuk komitmen untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak untuk hidup sehat dan terlindung dari penyakit berbahaya yang mengancam jiwa.
“Setiap anak berhak untuk hidup sehat dan tumbuh berkembang tanpa hambatan. Imunisasi HPV adalah wujud nyata dari pemenuhan hak anak l agar terlindung dari kanker serviks. Melalui inisiatif Jaga Bersama, kami mendampingi pemerintah daerah dan mitra untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari pelayanan kesehatan ini,” tegas Rizky Ika Syafitri, Spesialis Perubahan Perilaku UNICEF
Indonesia.
Terakhir, Basra Amru, Direktur Eksekutif Portkesmas, menegaskan bahwa edukasi sebelum pelaksanaan pelayanan imunisasi di sekolah atau BIAS sangat menentukan capaian.
“Modul edukasi dan panduan komunikator dari tahap pertama Jaga Bersama tahun 2024 kini siap digunakan kembali. Edukasi perlu dilakukan sejak awal agar masyarakat tidak hanya diberi layanan, tetapi juga diberi pemahaman,” jelasnya.
Program Jaga Bersama Tahap 2 difokuskan pada pemberian edukasi pada murid sekolah menjelang pelaksanaan BIAS. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap tantangan di lapangan, seperti beredarnya hoaks seputar vaksin, pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang imunisasi, dan kegiatan edukasi tentang imunisasi yang belum merata.
Inisiatif Jaga Bersama ini adalah wujud dari komitmen bersama pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan UNICEF sebagai Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memenuhi hak kesehatan anak di Indonesia. (*)
