MAKASSAR.BONEKU.COM,– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat langkah antisipatif pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2026.
Upaya tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, saat memberikan arahan pada High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulsel yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 13 Februari 2026.
HLM TPID dan TP2DD Provinsi Sulsel mengangkat tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HBKN Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2026 serta Sinergi Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.” Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, sekaligus mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam arahannya, Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa perkembangan inflasi Sulsel perlu dicermati secara serius. Ia menyampaikan bahwa inflasi bulanan Januari 2026 tercatat sebesar 0,47 persen, sedikit melandai dibandingkan Desember 2025 yang berada pada angka 0,49 persen. Namun secara tahunan, inflasi Sulsel tercatat sebesar 4,11 persen year on year.
“Ini mengindikasikan tekanan harga berpotensi meningkat apabila inflasi bulanan tetap tinggi secara konsisten,” tegas Fatmawati Rusdi.
Ia mengungkapkan, sejumlah komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi di Sulawesi Selatan. Komoditas tersebut antara lain beras, aneka cabai, ikan bandeng, ikan layang, ikan cakalang, telur ayam ras, hingga udang basah. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, potensi gangguan pasokan pada komoditas strategis tersebut perlu diantisipasi sejak dini.
Berdasarkan analisis spasial harga komoditas per awal Februari 2026, beberapa komoditas strategis tercatat berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Salah satunya adalah cabai rawit yang sebelumnya berperan sebagai penahan laju inflasi, namun kini menunjukkan tren kenaikan harga di sejumlah wilayah.
Dari sisi inflasi tahun kalender, Sulawesi Selatan per Januari 2026 mencatat inflasi sebesar 0,47 persen year to date. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 sebesar -0,75 persen dan tahun 2024 sebesar 0,36 persen. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya langkah antisipatif yang lebih terukur dan terkoordinasi.
“Intervensi stabilisasi harga dan penguatan pasokan pangan harus digencarkan. TPID kabupaten/kota harus fokus pada komoditas strategis dan bergerak cepat berbasis data,” ujar Wakil Gubernur Sulsel.
Selain perkembangan harga, Fatmawati Rusdi juga menyoroti kondisi neraca pangan Sulawesi Selatan per Desember 2025. Ketahanan stok beras tercatat mencapai 561 hari dan jagung 29 hari. Namun demikian, beberapa komoditas masih berada pada kondisi defisit, seperti kedelai minus tujuh hari dan bawang putih minus 26 hari. Sementara itu, cabai rawit tercatat hanya memiliki ketahanan stok selama lima hari.
“Beberapa sudah lampu merah, apalagi jika terjadi arus keluar pasokan dari Sulawesi Selatan. Ini perlu langkah antisipatif,” katanya.
Untuk merespons kondisi tersebut, Fatmawati Rusdi meminta optimalisasi pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. BTT diarahkan untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 24 kabupaten/kota, serta penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dalam mengelola komoditas surplus dan defisit.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Sulsel juga menekankan pentingnya percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah. Ia menyebutkan bahwa hampir separuh penduduk Sulawesi Selatan merupakan generasi Y dan Z yang melek digital, sehingga menjadi modal sosial yang besar dalam mendorong transformasi digital.
Selama tiga tahun berturut-turut, Sulawesi Selatan berhasil meraih predikat juara nasional TP2DD. “Prestasi ini membanggakan, tetapi juga menjadi tantangan agar kita terus berinovasi dan memperluas cakupan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),” tegasnya.
Fatmawati Rusdi meminta peran aktif Bank Sulselbar dalam memperkuat edukasi dan akuisisi pengguna Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta memperluas kanal pembayaran digital seperti QRIS, virtual account, dan cash management system (CMS).
“Digitalisasi bukan semata soal teknologi, tetapi merupakan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, mencegah kebocoran anggaran, dan memperkuat akuntabilitas publik,” pungkasnya. (*)
Editor : Admin Redaksi
