MAKASSAR.BONEKU.COM,– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penggunaan helikopter oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya berbagai informasi di tengah masyarakat terkait penggunaan fasilitas transportasi udara oleh kepala daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulawesi Selatan, Salim, menjelaskan bahwa helikopter yang selama ini digunakan merupakan dukungan dari AAS Foundation dan diberikan secara cuma-cuma untuk menunjang mobilitas gubernur dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Menurutnya, fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk mendukung percepatan koordinasi lintas wilayah, peninjauan program prioritas pemerintah, penanganan kondisi tertentu, hingga menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan akses cepat dan efisien.
“Perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa penggunaan helikopter tersebut tidak membebani APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitas itu merupakan dukungan yang diberikan oleh AAS Foundation dan sifatnya gratis,” ujar Salim.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap menjalankan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Kami memahami perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas transportasi kepala daerah. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Salim juga mengimbau masyarakat agar menyikapi informasi yang beredar secara bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun informasi yang belum terverifikasi.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Reza Faisal Saleh. Ia menegaskan bahwa penggunaan helikopter tersebut tidak menggunakan dana APBD, melainkan berasal dari dukungan AAS Foundation.
“Helikopter yang digunakan selama ini tidak menggunakan APBD, melainkan berasal dari sumbangan AAS Foundation,” ujar Reza.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel, Haji Tono, menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk sewa kendaraan udara pada tahun 2026 hingga saat ini belum digunakan karena belum ada rekanan yang ditunjuk.
“Anggaran awal yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak dan strategis pada Tahun 2026 sampai saat ini belum digunakan karena memang belum ada rekanan yang ditunjuk,” kata Haji Tono.
Ia menambahkan, anggaran tersebut disiapkan sebagai langkah antisipatif untuk kebutuhan tertentu apabila penggunaan jalur udara dinilai lebih efisien dalam mendukung pelayanan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengutamakan penggunaan APBD secara efektif dan tepat sasaran bagi program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar lainnya. (*)
Penulis : Amal
Editor : Admin Redaksi
