MAKASSAR.BONEKU.COM — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan menggelar rapat evaluasi internal, Rabu (12/8/2026). Rapat tersebut membahas kondisi kepengurusan, keanggotaan, serta administrasi organisasi PWI di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Rapat dipimpin Ketua PWI Sulsel, Suwardi Thahir, didampingi sejumlah pengurus, di antaranya Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Abdullah Rattingan, dan Iga K. Sementara Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi mengikuti rapat secara daring.
Suwardi mengatakan, evaluasi dilakukan setelah PWI Sulsel menerima laporan mengenai kondisi organisasi di sejumlah daerah, termasuk hasil kunjungan FAS Rahmat ke beberapa kabupaten.
“Rapat ini untuk mengevaluasi pengurus dan keanggotaan PWI di daerah-daerah, setelah menerima laporan dari FAS Rahmat yang baru saja mengunjungi sejumlah kabupaten,” ujar Suwardi.
Dari hasil kunjungan tersebut, ditemukan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu segera dibenahi. Persoalan itu antara lain menyangkut status pelaksana tugas (PLT) ketua, penertiban keanggotaan, pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA), regenerasi kepemimpinan, hingga penguatan kepengurusan di daerah.
FAS Rahmat yang juga menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Sulsel memaparkan perkembangan organisasi di daerah. Pemaparan mencakup dinamika internal, administrasi anggota, serta kondisi KTA yang masih membutuhkan penyesuaian dan verifikasi.
PWI Sulsel menilai proses verifikasi penting dilakukan untuk memastikan data keanggotaan sesuai dengan ketentuan organisasi. Penertiban tersebut diharapkan menghasilkan database anggota yang lebih valid dan akurat.
Sejumlah daerah yang menjadi perhatian dalam evaluasi di antaranya PWI Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja.
Di beberapa daerah tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan maupun status anggota.
“Kita akan benahi dan melakukan penyesuaian berdasarkan aturan yang ada. Kami juga segera berkoordinasi dengan DKP,” kata Suwardi.
Untuk PWI Wajo, rapat membahas usulan sejumlah anggota yang ingin memperbarui nama media pada KTA agar sesuai dengan media tempat mereka bekerja saat ini. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka kembali ruang bagi anggota yang memenuhi ketentuan untuk aktif dalam organisasi.
Keaktifan anggota di Wajo juga akan diverifikasi. Jika ditemukan perubahan data, PWI Sulsel akan melakukan penyesuaian sesuai hasil verifikasi.
Sementara di Bone, PWI Sulsel akan menunjuk PLT ketua yang baru. Rapat juga mencatat bahwa hampir seluruh daerah masih menghadapi kendala dalam proses pengurusan KTA.
Persoalan pelayanan administrasi anggota menjadi salah satu perhatian utama. Lambannya respons pada periode sebelumnya dinilai perlu diperbaiki agar proses pengurusan KTA dapat memberikan kepastian dan pelayanan yang lebih baik bagi anggota di daerah.
Kondisi lain ditemukan di Enrekang. Saat ini, hanya sekitar tiga anggota yang masih aktif. Minimnya regenerasi menjadi salah satu persoalan yang harus segera dicarikan solusi agar roda organisasi tetap berjalan.
Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Mappiar, menegaskan pembenahan organisasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial.
“Dalam satu tahun ke depan, penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi KTA, serta penguatan organisasi di daerah harus menjadi pekerjaan bersama,” ujar Mappiar.
PWI Sulsel menargetkan penertiban keanggotaan dan validasi data anggota di seluruh kabupaten/kota menjadi salah satu agenda utama dalam satu tahun ke depan.
Selain pembenahan administrasi, penguatan kepemimpinan melalui penunjukan PLT maupun regenerasi pengurus juga diharapkan mampu memperkuat organisasi di daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan tata kelola PWI Sulsel agar semakin transparan, terbuka, profesional, sekaligus mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak.
Dengan pembenahan tersebut, PWI Sulsel menargetkan struktur organisasi di daerah menjadi lebih tertib, solid, dan sesuai dengan ketentuan organisasi. (*)
