Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel melalui percepatan digitalisasi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Soppeng yang berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan yang terselenggara atas sinergi Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Bank Sulselbar ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan ekosistem digital di Kabupaten Soppeng.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, Drs. H. Dipa, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa High Level Meeting TP2DD memiliki arti penting sebagai wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat transformasi digital di daerah.
Ia menjelaskan, sejak tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Soppeng secara konsisten mengembangkan elektronifikasi transaksi pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Berbagai inovasi pembayaran digital telah diterapkan, mulai dari pemanfaatan QRIS, mobile banking, internet banking, e-wallet, e-commerce hingga jaringan ritel modern untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, perluasan kanal pembayaran digital tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara cepat, aman, dan efisien. Hingga saat ini, realisasi pembayaran pajak daerah secara non tunai telah mencapai 85,53 persen, sementara transaksi non tunai untuk retribusi daerah mencapai 30,8 persen.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, tingkat literasi digital masyarakat, serta proses adaptasi terhadap transaksi elektronik. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian sebagai daerah dengan kategori digital berdasarkan Indeks ETPD.
Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menegaskan bahwa High Level Meeting TP2DD menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana implementasi digitalisasi daerah telah berjalan serta memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mendorong transformasi digital.
Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dirangkaikan dengan Launching QRIS Retribusi Parkir dan Retribusi Pelayanan Kebersihan, serta penandatanganan kerja sama antara Bank Sulselbar dengan pelaku usaha daerah.
“Peluncuran QRIS bukanlah akhir dari proses digitalisasi, melainkan awal yang harus terus kita kawal bersama agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Wakil Bupati, digitalisasi merupakan bagian dari visi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan efisien. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini terus memberikan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis dalam mempercepat digitalisasi di Kabupaten Soppeng.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, UMKM, pengelola pasar tradisional, hingga masyarakat untuk bersama-sama memperkuat ekosistem digital melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga status Kabupaten Soppeng sebagai daerah digital dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan Launching QRIS Retribusi Parkir dan Retribusi Pelayanan Kebersihan yang ditandai dengan penyerahan QR Code QRIS serta pemasangan rompi Satgas Retribusi kepada perwakilan petugas retribusi parkir dan pelayanan kebersihan oleh Wakil Bupati Soppeng.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan penghargaan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam percepatan digitalisasi daerah, disusul penyerahan plakat dari Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada Bank Indonesia.
