MAKASSAR. BONEKU. COM, — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola aset daerah melalui penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah.
Menurutnya, kepastian legalitas aset menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menerima kunjungan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima, Arya di Grind and Pull Makassar, Jalan Andi Mappanyukki, Selasa (6/10/2026).
Agenda tersebut membahas pengawasan terhadap permasalahan aset pemerintah daerah, Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus penyerahan sertifikat tanah aset, dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta program Local Service Delivery Project (LSDP) se-Pulau Sulawesi.
“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.
“Penyerahan sertifikat aset ini sangat membantu kami dalam mendukung pelaksanaan program-program daerah maupun program prioritas nasional,” sambungnya.
Andi Sudirman menyebut, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, serta kementerian terkait menjadi penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Hal itu mencakup pengelolaan aset, penataan lingkungan dan persampahan, penguatan BUMD, hingga berbagai program pelayanan publik.
“Ada banyak program Bapak Presiden yang dapat kita dukung melalui fasilitasi Komisi II DPR RI, Kemendagri dan kementerian terkait. Ini dapat mempercepat pencapaian Asta Cita dan pembangunan daerah, termasuk aset, lingkungan dan persampahan, BUMD, serta lainnya,” jelasnya.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap daerah terus diperkuat, termasuk dalam menindaklanjuti aspirasi dan kebutuhan spesifik daerah.
“Ke depan kami berharap DPR RI terus mendorong kementerian untuk memberi perhatian, termasuk terhadap aspirasi daerah. Kehadiran Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait tentu sangat membantu dan mempermudah proses tersebut,” tutur Andi Sudirman.
Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi terhadap perhatian DPR RI, khususnya Komisi II, dalam memperjuangkan kebijakan pembebanan anggaran melalui APBN 2027 untuk sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk terkait pembiayaan PPPK.
“Harapannya Sulawesi Selatan dapat menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia. Kami tentu siap mempercepat sekaligus mendukung pelaksanaan program-program tersebut,” pungkasnya. (*)
