JAKARTA.BONEKU.COM,– Presiden Republik Indonesia memanggil sejumlah pejabat tinggi Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),di Istana Presiden Jakarta Jumat 21/3/2025.
Ada empat direktur bank plat merah yang dipanggil, mereka diketahui adalah, Dirut Bank BRI Sunarso, Dirut Bank BNI Royke Tumilaar, Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi dan Dirut Bank BTN Nixon LP Napitipulu.
Selai para petinggi Bank BUMN, Prabowo Subianto juga memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartanto, dan kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Menurut keterangan dari Kementerian Keuangan Sri Mulyani, pertemuan tersebut hanya akan membahas soal rencana penyaluran bantuan sosial (Bansos) penerima manfaat.
“Iya, Soal penyaluran bansos, nanti kalau Nanti kalau sudah selesai aku ngomong. Sekarang kan (belum), kira-kira itu,” kata Sri Mulyani seperti dikutip CNNIndonesia.
Sebelumnya, pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) menggunakan teknologi sistem government technology (govtech) pada Januari 2026.
Wacana itu diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan penyaluran ke depannya akan dilakukan melalui rekening bank tiap-tiap keluarga.
“Presiden (Prabowo) memerintahkan juga untuk segera dikerjakan agar semua penduduk kita keluarga dapat bank account karena memang Januari (2026) kita akan mulai mengetes mengenai Govtech dengan bantuan sosial (bansos) langsung sehingga targeted bisa dicapai,” kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (19/3).
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan perputaran uang di 2025 lebih rendah, bahkan diproyeksi turun Rp20 triliun saat momentum Lebaran.
“Tahun lalu (2024) kan ada pemilu,” kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).
Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu tidak secara spesifik membahas perputaran uang jelang Lebaran. Ia hanya menegaskan momennya memang berbeda dengan tahun lalu.
Pada tahun lalu, katanya, ada gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang pencoblosannya digelar Februari 2024.
Lalu disambung dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dihelat pada November 2024.
“Beda event, base-nya (perputaran uang) tahun kemarin lebih tinggi,” tegasnya.
Kalau sekarang (2025), paparnya lebih lanjut, pemerintah memberikan beberapa stimulus dalam bentuk diskon.
“Jadi, program stimulasi terus kita dorong, tapi kan sifatnya melalui insentif, diskon, dan yang lain,” sambung Airlangga.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang memproyeksi uang yang beredar di momen Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah mencapai Rp137,97 triliun.
Ini lebih rendah Rp20 triliun dibandingkan capaian 2024 senilai Rp157,3 triliun.
Sarman mengatakan ada lima penyebab utama mengapa perputaran uang kini menurun.
“Pertama, jarak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan Idulfitri yang sangat berdekatan. Sehingga masyarakat yang sudah berlibur saat Nataru tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat Idulfitri,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3).
Kedua, ia menilai ada pengaruh dari kondisi ekonomi Indonesia. Sarman melihat banyak masyarakat memilih berhemat, terlebih mesti menyiapkan biaya untuk tahun ajaran baru dalam beberapa bulan ke depan. Ketiga, tengah marak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Keempat, penurunan daya beli masyarakat serta kelima, faktor cuaca yang turut mempengaruhi niat masyarakat untuk pulang kampung,” tambahnya.
Sekitar 60 persen uang pada lebaran 2025 diprediksi beredar di Pulau Jawa, terutama daerah tujuan utama mudik, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jabodetabek.
Sedangkan sisanya bakal tersebar di wilayah Sumatra, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua. (*)
Tim Redaksi