BONE,BONEKU.COM,– Sejumlah masyarakat kabupaten Bone yang tergabung dalam aliansi rakyat bone menggelar aksi unjuk rasa pasca beredarnya bukti chat dan rekaman suara yang diduga ketua KPU Bone Yusran Tajuddin memerintahkan PPK untuk menambah suara caleg tertentu.
Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Bone ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas ulah Yusran yang diduga merusak tatanan demokrasi di Kabupaten Bone pada Pemilu Februari lalu.
Para pengunjuk rasa ini melakukan orasi di halaman kantor DPRD Bone dengan mendesak DPRD agar memberikan rekomendasi ke DKPP agar ketua KPU Bone dicopot dari jabatannya dan dipenjarakan.
“Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin ini sudah bisa lagi diberikan toleransi karena telah mencederai demokrasi kita dan menghancurkan kepercayaan masyarakat Bone, Yusran ini adalah pengkhianat demokrasi untuk itu kami minta dia dipecat dan dipenjarakan,” Kata Eko Wahyudi dalam orasinya saat menggelar Aksi di DPRD Bone, Kamis, 30/5/2024.
Eko Wahyudi juga mendesak DPRD Kabupaten Bone untuk menurunkan semua Komisioner Bawaslu yang dianggap tidak becus dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilu.
“Tidak mungkin hal seperti ini tidak dimonitor oleh Bawaslu, atau jangan-jangan juga dilakukan pembiaran, lantas selaku pengawas pemilu apa yang diawasi ?, untuk itu kami juga meminta kepada DPRD agar memberikan rekomendasi ke DKPP untuk sekaligus memberhentikan komisioner Bawaslu yang kami anggap tidak berfungsi dengan baik,” Tambahnya
“Selain itu mewakili aliansi rakyat bone kami juga menolak keras pelaksanaan Pilkada Bone ke depan jika Yusran dan antek-anteknya ini tidak dipecat, karena buat apalagi pilkada dilaksanakan sementara penyelenggara sendiri sudah tidak memiliki integritas,” Tegasnya
Para pengunjuk rasa diterima langsung oleh Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan didampingi Anggota DPRD Andi Muh. Salam dan Andi Purnama Sari, Andi Irwandi saat menerima aspirasi tersebut berjanji akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan dari para demonstran.
“berdasarkan tuntutan dan menjadi kewajiban DPRD dan menjadi persoalan luas di masyarakat maka wajib bagi kami untuk segera menindaklanjuti,” Kata Irwandi Burhan
Irwandi pun menjanjikan akan segera membuat surat rekomendasi sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan para demonstran ke Bawaslu dan DKPP paling lambat hari Senin dan dia sendiri yang akan mengantar langsung surat rekomendasi tersebut. (*)
