BONEKU.COM,– Sebanyak 14 pasangan calon Kepala Daerah terpilih di Sulawesi Selatan yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang.

Kepala Daerah terpilih yang akan dilantik diketahui adalah Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin (Bone), Andi Rosman – dr Baso Rahmanuddin (Wajo), Suwardi Haseng – Selle Ks Dalle (Soppeng), Husniah Telenrang – Darmawangsyah Muin (Gowa), Chaidir Syam – A Muetazim Mansyur (Maros).

Selanjutnya Muhammad Fathul Fauzy Nurdin – Sahabuddin (Bantaeng), Ratnawati Arif – Andi Mahyanto (Sinjai), Andi Ina Kartika Sari –  Abustan (Barru), Yusuf Ritangnga – Andi Tenri Liwang La Tinro (Enrekang), Zadrak Tombeg – Erianto Laso Paundanan (Tana Toraja).

Baca Juga:  Brimob Bone " Kepung " Kampung Lacokkong , Ada Apa ?

Kemudian Syaharuddin Alrif – Nurkanaah (Sidrap), Patahuddin – Muhammad Dhevy Bijak (Luwu), A Abdullah Rahim – Jumail Mappile (Luwu Utara), dan Irwan Bachri Syam – Puspawati Husler (Luwu Timur).

Sepuluh daerah lainnya di Sulsel masih menunggu jadwal pelantikan berikutnya setelah semua proses Sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai dan berkekuatan hukum.

Baca Juga:  Pohon Besar Tumbang di Macanang Tutup Ruas jalan

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2024 berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada rapat kerja dan RDPU yang diselanggarakan pada Kamis, 22 Januari 2025 kemarin.

“Pelantikan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK akan dilantik pada 6 februari 2025 oleh Presiden RI.,” Kata Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda dalam Rapat yang digelar di Senayan Jakarta.

Baca Juga:  Laka Tunggal di Bone Telan Korban Jiwa

Selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa PHP di MK akan dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi  berkekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)