MAKASSAR,BONEKU.COM,– Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memimpin rapat bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulsel dengan dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis, 21 Agustus 2025.
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis memperkuat penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan, mulai dari desa, kabupaten, hingga provinsi.
Tenaga Ahli JICA, Shintani Naoyuki, menegaskan pentingnya verifikasi data rumah tangga miskin agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
“Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang akurat. Dengan verifikasi yang kuat, maka tindakan di level desa, kabupaten, dan provinsi akan lebih efektif,” jelas Shintani.
Dalam pandangannya, program pelatihan keterampilan masyarakat miskin sebaiknya direncanakan di tingkat desa dengan memanfaatkan dana desa, sementara kabupaten dan provinsi memberikan dukungan tambahan sesuai kewenangan.
“Bantuan harus lebih konkret, bukan sekadar uang tunai, tetapi diarahkan untuk mendukung sektor yang bisa mengangkat ekonomi keluarga miskin,” tambahnya.
Wakil Gubernur Sulsel menyambut baik masukan tersebut dan menegaskan komitmen Pemprov Sulsel memperkuat kerja sama dengan JICA.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh data yang akurat, koordinasi yang baik, dan sinergi lintas sektor agar program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Fatmawati.
Ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (Monev) dalam setiap program agar anggaran yang dibelanjakan efektif.
“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan untuk penanggulangan kemiskinan benar-benar dirasakan manfaatnya. Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting agar masyarakat betul-betul keluar dari jerat kemiskinan,” tegasnya.
Sejak awal 2000-an, JICA menempatkan tenaga ahli di Sulsel untuk mendampingi pembangunan di 24 kabupaten/kota. Dukungan JICA mencakup penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas, hingga adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.
Hingga 2025, angka kemiskinan di Sulsel masih tercatat 8,6% atau sekitar 780 ribu jiwa, lebih tinggi dari rata-rata nasional 8,1%. Konsentrasi terbesar berada di pedesaan, sehingga dibutuhkan strategi terintegrasi untuk menekan jumlah penduduk miskin.
Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi nyata antar level pemerintahan dan mitra pembangunan internasional.
“Harapan kita, kerja sama ini menghasilkan perubahan nyata di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas. Dengan sinergi desa, kabupaten, provinsi, dan mitra internasional seperti JICA, kita optimistis Sulsel bisa menurunkan angka kemiskinan lebih cepat,” pungkas Fatmawati. (*)
