BONE, BONEKU.COM — Himpunan Mahasiswa Administrasi Kesehatan (HIMA Adminkes) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sains dan Teknologi serta BEM Universitas Cahaya Prima (UNCAPI) menggelar kunjungan edukatif ke RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, Senin (6/10/2025).
Rombongan mahasiswa ini diterima langsung oleh Wakil Direktur RSUD Tenriawaru, dr. Hj. Resty Elvira Sarlim, bersama sejumlah staf rumah sakit. Turut hadir mendampingi, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UNCAPI yang memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pembelajaran lapangan tersebut.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari tata kelola rumah sakit, khususnya di RSUD Tenriawaru yang berstatus Rumah Sakit tipe B, sekaligus menjadi rumah sakit dengan klasifikasi tertinggi di Kabupaten Bone.
Dalam sambutannya, dr. Resty menjelaskan bahwa RSUD Tenriawaru terus berupaya meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk dalam pengembangan layanan jantung, kanker, dan peningkatan fasilitas medis lainnya.
“Kami telah terakreditasi dengan tipe B, yang berarti peralatan dan sumber daya manusia kami telah memenuhi standar pelayanan. Kami juga membuka diri untuk adik-adik mahasiswa dari UNCAPI agar dapat menjalin kerja sama melalui MoU penelitian dan pengabdian masyarakat, demi kemajuan pelayanan kesehatan dan pembangunan Kabupaten Bone,” ujar dr. Resty.
Sementara itu, Wakil Ketua BEM UNCAPI, Alif, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pentahelix antara dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat.
“Kami ingin belajar langsung tentang sistem tata kelola rumah sakit agar dapat mensinergikan hasilnya dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap organisasi kemahasiswaan bisa berkontribusi nyata dalam membangun Kabupaten Bone,” ujarnya.
Kegiatan kunjungan ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa Administrasi Kesehatan UNCAPI dalam memahami praktik tata kelola fasilitas kesehatan, serta menjadi langkah awal menjalin kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan instansi layanan publik di daerah. (*)
