Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Pertemuan Koordinasi Dukungan Serap Gabah Petani Panen MT Oktober–Maret 2025/2026 di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (16/3/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, sebagai langkah menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program Serap Gabah Petani (SERGAP) yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).
Dalam arahannya, Bupati Soppeng menyampaikan bahwa pertemuan tersebut digelar menjelang masa panen yang diperkirakan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga diperlukan koordinasi yang kuat antara seluruh pihak terkait.
“Pertemuan ini kita laksanakan karena menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak petani yang memasuki masa panen. Oleh karena itu kita perlu memperkuat sinergi dan koordinasi seluruh pihak, karena situasi panen saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Ada beberapa perubahan yang nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bulog dan Dinas Pertanian,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan bahwa program Serap Gabah Petani (SERGAP) merupakan program nasional yang bertujuan melindungi harga gabah petani saat panen agar tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Program Serap Gabah Petani merupakan program nasional yang bertujuan melindungi harga gabah petani saat panen. Karena itu kita harus memastikan harga gabah di tingkat petani tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram,” tegasnya.
Menurut Bupati, program tersebut juga bertujuan memutus rantai distribusi yang terlalu panjang yang selama ini berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani.
“Kita harus memastikan tidak ada potongan harga yang merugikan petani dan timbangan gabah harus sesuai. Ini adalah bentuk perlindungan kita kepada petani. Karena itu diperlukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Babinsa, Bulog, Dinas Pertanian, penyuluh, dan seluruh mitra,” jelasnya.
Bupati juga menyoroti peran penting para penyuluh pertanian sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan petani. Ia berharap peningkatan tunjangan kinerja (Tukin) dapat diiringi dengan peningkatan kinerja dalam mendampingi petani di lapangan.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program SERGAP melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Bulog, TNI melalui Babinsa, penyuluh pertanian, kelompok tani, penggilingan padi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah daerah juga berperan dalam menyediakan data dan informasi produksi secara akurat, mulai dari data luas tanam, perkiraan panen, lokasi panen, hingga estimasi produksi gabah.
Bupati juga mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan program SERGAP, di antaranya potensi turunnya harga gabah saat panen raya di bawah HPP, petani yang memilih menjual ke tengkulak karena pembayaran lebih cepat, keterbatasan gudang Bulog, kualitas gabah yang belum memenuhi standar, serta kurangnya koordinasi antara petani dan Bulog.
Sebagai penutup, Bupati Soppeng menegaskan beberapa arahan strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng, antara lain memastikan seluruh gabah petani Soppeng terserap sesuai HPP, memperkuat koordinasi antara Dinas TPHPKP, Bulog, penyuluh dan Babinsa, melakukan pendataan panen secara real time, serta mendorong seluruh kelompok tani untuk menjual gabah langsung ke Bulog.
Selain itu, program SERGAP diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah penyangga stok beras nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Pasi Intel Kodim 1423/Soppeng, Lettu Inf. Rusdi, turut menyampaikan arahan terkait dukungan TNI dalam program ketahanan pangan.
Ia menegaskan bahwa TNI siap membantu pemerintah daerah dalam berbagai bidang sesuai dengan tugas yang telah diamanahkan dalam undang-undang, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan.
“Pada prinsipnya TNI akan membantu pemerintah daerah di berbagai bidang sesuai dengan tugas dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Walaupun ada masyarakat yang bertanya mengapa tentara turut terlibat dalam urusan ketahanan pangan, hal tersebut karena sektor pangan merupakan bagian penting yang harus dijaga bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dukungan TNI dalam ketahanan pangan juga berkaitan dengan upaya menjaga sistem distribusi agar pangan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
“Ketahanan pangan harus dilindungi dan dibantu oleh TNI. Sama halnya dengan pengamanan bandara dan pelabuhan sebagai sarana distribusi, semuanya bertujuan agar pangan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu mari kita bersinergi membangun negara kita,” tambahnya.
Lettu Inf. Rusdi juga mengingatkan para mitra agar tidak melakukan kecurangan dalam proses penimbangan gabah yang dapat merugikan petani.
