JAKARTA, BONEKU.COM — Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) resmi bertransformasi menjadi Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI Merah Putih).
Perubahan nama sekaligus perluasan keanggotaan hingga sektor hulu, seperti petani, nelayan, pelaku home industry, dan sektor usaha rakyat lainnya, merupakan salah satu hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI-P yang digelar pada 25–27 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta.
Transformasi tersebut membawa konsekuensi terhadap struktur dan administrasi organisasi. Seluruh legalitas dan administrasi kepengurusan sebelumnya, termasuk Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPW provinsi, DPD kabupaten/kota, DPC kecamatan hingga pimpinan paguyuban di seluruh Indonesia, dinyatakan tidak lagi berlaku.
Karena itu, APKLI Merah Putih langsung melakukan percepatan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga akar rumput.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum/Formateur Terpilih DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
“Momentum is gold. Momentum itu emas dan tidak akan datang sama untuk kedua kalinya,” ujar Ali Mahsun.
Menurutnya, pengalaman selama 15 tahun memimpin APKLI sejak terpilih dalam Munas IV di Semarang pada 2011 menjadi salah satu modal penting dalam membangun tata kelola organisasi yang lebih profesional.
Ia menilai, potensi ekonomi rakyat yang berasal dari pedagang kaki lima (PKL), usaha kecil, dan usaha mikro sangat besar. Karena itu, organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki jejaring bisnis dan kapital, serta melibatkan tokoh bangsa dan tokoh masyarakat.
“Keberadaan sumber daya manusia yang profesional, yang memiliki jejaring bisnis dan kapital, serta para tokoh bangsa dan masyarakat dalam kepengurusan APKLI Merah Putih adalah hal mendasar dan strategis,” katanya.
Ali menegaskan, percepatan konsolidasi kelembagaan dan infrastruktur organisasi menjadi sebuah keniscayaan. Konsolidasi tersebut akan dilakukan mulai dari DPP, DPW, DPD, DPC hingga pimpinan paguyuban.
Sebagai langkah awal, dirinya akan segera menerbitkan SK kepengurusan caretaker untuk DPW provinsi dan DPD kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, rapat formateur akan digelar untuk menetapkan susunan kepengurusan DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031. Kepengurusan tersebut kemudian akan didaftarkan ke Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu menyebut amanah Munas VI APKLI-P 2026 sebagai titik tolak bagi revolusi ekonomi rakyat Indonesia.
Menurutnya, agenda tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan.
Ali mengatakan APKLI Merah Putih akan bergerak cepat dengan menerapkan strategi dan manajemen berbasis momentum untuk menyongsong puncak bonus demografi Indonesia pada 2030.
Ada sejumlah agenda strategis yang akan menjadi fokus organisasi.
Pertama, APKLI Merah Putih akan melakukan pengawalan dan mendukung keberhasilan lima program unggulan Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, serta program 3 Juta Rumah Rakyat.
Kedua, APKLI Merah Putih akan segera membentuk Tim Khusus Percepatan Pembentukan Badan Perekonomian UMKM RI, program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP), serta Yayasan Dana Sosial PKL UKM Indonesia.
Ketiga, organisasi menargetkan pembangunan big data PKL dan UKM Indonesia dapat diselesaikan pada semester I 2028.
Sementara itu, pelantikan DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada September–Oktober 2026.
Untuk agenda organisasi berikutnya, Rakernas I direncanakan digelar pada Januari 2027 bersamaan dengan puncak Harlah ke-34 APKLI Merah Putih. Sedangkan Rapimnas I dijadwalkan pada Juni 2027.
Ali Mahsun yang juga merupakan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) menegaskan, percepatan konsolidasi organisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat posisi PKL, pelaku usaha mikro, dan usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi rakyat.
Ia pun menyebut perannya selama 15 tahun terakhir sebagai bentuk pengabdian, dari profesi dokter penyakit manusia beralih menjadi penggerak dan “dokter” bagi ekonomi rakyat Indonesia. (*/ril)
Editor : Admin Redaksi
