BONE, BONEKU.COM — Penanganan terhadap mobil yang sebelumnya diamankan Tim Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih di SPBU Bajoe menuai sorotan. Pasalnya, kendaraan yang diketahui memiliki tangki modifikasi dan menggunakan barcode pengisian BBM yang telah kedaluwarsa tersebut akhirnya dilepaskan setelah pemiliknya diberikan pembinaan dan peringatan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai ketegasan Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih dalam melakukan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Koordinator Tim Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih, Andi Amran, membenarkan adanya mobil yang diamankan oleh tim di SPBU Bajoe.
Menurutnya, setelah pemilik kendaraan dimintai keterangan oleh pihak Satpol PP sekaligus diberikan pembinaan dan peringatan, pemilik mobil tersebut diperbolehkan untuk pulang.
“Betul ada yang diamankan. Setelah pemiliknya diambil keterangannya oleh pihak Satpol PP dan diberikan pembinaan serta peringatan, akhirnya diperbolehkan pulang,” jelas Andi Amran.
Mobil tersebut diketahui telah mengalami modifikasi pada bagian tangki. Namun, tindakan yang diberikan terhadap pemilik kendaraan hanya berupa pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.
Ketika ditanyakan mengenai keterlibatan anggota kepolisian yang tergabung dalam Satgas dalam proses penindakan selanjutnya, Andi Amran mengarahkan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Kabid Trantib Satpol PP Pemkab Bone yang melakukan penanganan terhadap kendaraan tersebut.
Terpisah, Kabid Trantib Satpol PP Pemkab Bone, Andi Arwin, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu Sore (26/08/2026) menjelaskan kronologi penanganan kendaraan tersebut.
Ia mengatakan, setelah pihaknya mengetahui adanya tangki yang telah dimodifikasi pada mobil tersebut, kendaraan kemudian diserahkan kepada anggota Polres yang tergabung dalam Satgas dan bertugas melakukan pemantauan di SPBU Bajoe.
Namun, menurut Andi Arwin, anggota kepolisian tersebut kemudian menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada pihak Satpol PP.
“Setelah diketahui tangkinya dimodifikasi, kami serahkan ke anggota Polres yang tergabung dalam Satgas di SPBU Bajoe. Tapi kemudian diserahkan kembali ke kami,” jelasnya.
Karena kendaraan tersebut kembali ditangani Satpol PP, pihaknya kemudian memberikan penjelasan kepada sopir terkait sejumlah pelanggaran yang ditemukan. Di antaranya, tangki kendaraan yang telah dimodifikasi serta barcode pengisian BBM yang diketahui sudah kedaluwarsa sejak beberapa bulan sebelumnya.
Sopir kemudian diberikan pembinaan sekaligus peringatan agar tidak kembali melakukan hal serupa.
Andi Arwin menegaskan, pihaknya juga telah memberikan ultimatum kepada pemilik kendaraan. Jika di kemudian hari kembali ditemukan melakukan pelanggaran serupa, kendaraan tersebut akan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Dinilai Tidak Tegas
Penanganan kasus tersebut kemudian menjadi sorotan masyarakat. Sebab, meskipun ditemukan sejumlah indikasi yang dinilai cukup jelas, seperti tangki kendaraan yang dimodifikasi dan barcode pengisian BBM yang sudah tidak berlaku, kendaraan tersebut tetap dilepaskan setelah pemiliknya hanya diberikan pembinaan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pembentukan Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih, khususnya dalam hal penindakan terhadap kendaraan yang diduga melakukan penyimpangan dalam pengisian BBM bersubsidi.
Masyarakat menilai, keberadaan Satgas seharusnya tidak hanya sebatas melakukan pemantauan dan memberikan pembinaan, tetapi juga harus memiliki ketegasan dalam menindak setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan, terlebih apabila telah terdapat bukti awal berupa modifikasi tangki dan penggunaan barcode yang sudah kedaluwarsa.
Sorotan lainnya adalah adanya anggota kepolisian yang disebut tergabung dalam Satgas, namun dalam penanganan kendaraan tersebut justru terjadi pengembalian penanganan kepada Satpol PP.
Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa penanganan pelanggaran BBM bersubsidi masih berjalan secara parsial dan belum menunjukkan koordinasi serta ketegasan yang diharapkan dari sebuah tim gabungan.
Masyarakat pun mempertanyakan, jika kendaraan dengan kondisi tangki yang telah dimodifikasi dan barcode pengisian yang sudah kedaluwarsa hanya berujung pada pembinaan dan peringatan, lalu seperti apa kriteria pelanggaran yang dapat dikenakan tindakan lebih tegas oleh Satgas?
Pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih untuk memastikan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap distribusi BBM bersubsidi benar-benar berjalan efektif, transparan, dan memberikan efek jera.(*)
Penulis : Achyl
Editor : Admin Redaksi
