BONE,BONEKU.COM,– Ribuan tenaga honorer Kabupaten Bone menggelar aksi besar-besaran di halaman Kantor DPRD Bone Kamis siang, 17 Oktober 2024.

Aksi para tenaga honorer ini untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait meminta DPRD agar menganulir kebijakan pemkab terkait kuota PPPK yang hanya memprioritaskan tenaga honorer damkar dan kesehatan.

Para honorer tenaga teknis ini menyayangkan kebijakan pemkab Bone dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Sumber Saya Manusia (BKPSDM) yang hanya membuka 2 formasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Baca Juga:  Pengunjuk Rasa Sholat Berjamaah di Depan Kantor KPU Bone

Salah seorang tenaga kontrak pemkab Bone yang dikonfirmasi mengatakan aada ebberapa tuntutan yang disampaikan oleh pihaknya, salah satunya adalah meminta BKPSDM untuk membuka formasi honorer teknis yang bernaung di setiap OPD secara adil dan merata bukan hanya terkhusus 2  Formasi yakni PPPK Damkar dan Tenaga Kesehatan.

“Seharusnya pemkab Bone membuka formasi secara umum minimal 1 orang per jurusan, agar ribuan tenaga kontrak yang bekerja di setiap OPD, Kecamatan dan Kelurahan juga memiliki peluang yang sama” Kata Muhammad Akib

Baca Juga:  LP KPK Catat Sejumlah Masalah Kabupaten Bone, Mulai Dari Tunggakan BPJS Hingga Utang Kontraktor

Selain itu dia juga menyampaikan bahwa mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran  keuangan untuk penerimaan PPPK honorer teknis, dan apabila pihak BKPSDM beralasan anggaran keuangan divisit namun kenapa tetap membuka formasi 2 OPD saja, tentu ini tidak adil bagi tenaga honorer yang teknis, untuk itu memang lebih baik ditiadakan saja.

Para pengunjuk rasa saat menyampaikan langsung aspirasinya diterima langsung oleh sejumlah Anggota DPRD Bone, yakni Andi Muh. Salam, Rismono Sarlim, Rangga, dan Andi Idris Alang, Anggota DPRD kemudian berjanji untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para tenaga honorer ini.

Baca Juga:  RDPU Soal Polemik P3K Damkar, Lahirkan 3 Kesepakatan

“Kami menyampaikan aspirasi kepada semua teman teman honor tenaga teknis ini dan apa yang menjadi tuntutan teman-teman akan segera kami tindak lanjuti dengan menggelar rapat kerja di DPRD, Selanjutnya kami akan menggelar RDPU dan akan mengundang pihak pihak terkait untuk duduk bersama dan mencarikan solusi, “Kata Rismono Sarlim. (*)