BONE, BONEKU.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone menggelar Rapat Penguatan Kelembagaan dengan tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan”, Ahad (24/8/2025).
Acara ini turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Taufan Pawe, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sulsel, Anggota DPRD Provinsi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone, serta Asisten I Setda Bone.
Ketua Bawaslu Bone, Alwi, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bone berjalan lancar tanpa ada gugatan hukum.
“Keberhasilan ini menjadi catatan penting, karena semua tahapan pemilu di Bone telah selesai tanpa ada gugatan. Capaian ini berkat kolaborasi dari berbagai pihak serta partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi,” ungkap Alwi.
Sementara itu, Bupati Bone melalui Asisten I, Muhammad Yamin, menegaskan bahwa pengawasan pemilu merupakan pilar utama dalam menjaga demokrasi.
“Pemilu tanpa pengawasan hanya akan menjadi formalitas. Peran Bawaslu sangat krusial, sebagai penjaga gawang yang memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, bebas dari kecurangan, dan adil bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu agar lebih berdaya dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kegiatan penguatan kelembagaan ini tidak boleh dianggap biasa. Banyak persoalan yang membutuhkan ketegasan, terutama soal netralitas. Saya berharap Bawaslu diberikan kewenangan penuh, tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi,” ujarnya.
Taufan juga menyoroti lemahnya tindak lanjut rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran, khususnya terkait netralitas ASN.
“Ada beberapa rekomendasi yang dilayangkan ke BKN, namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Karena itu, saya mengusulkan agar Bawaslu diberi kewenangan khusus untuk langsung menjatuhkan sanksi berdasarkan bukti yang mereka temukan,” tambahnya.
Rapat ini diharapkan dapat memperkuat peran Bawaslu Bone dalam menjaga integritas demokrasi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. (*)
