Rapat yang membahas penyempurnaan hasil rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2025 itu mendadak ricuh setelah salah seorang legislator perempuan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meluapkan emosi dengan memukul meja dan membanting gelas hingga pecah di lantai.

Kericuhan bermula saat anggota Banggar DPRD Bone, Andi Muh. Salam, menyampaikan pandangannya agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap mengacu PAD sebelumnya yakni sebesar Rp.340 miliar.

Pernyataan tersebut langsung diinterupsi oleh Hj. Adriani dari Fraksi PPP, yang menilai bahwa tidak ada masalah jika Pemerintah Daerah Bone menargetkan PAD lebih tinggi, selama masih realistis dan sesuai kemampuan daerah.

Baca Juga:  Ketua Komisi I DPRD Bone Dorong Masyarakat Laporkan Pungli di Instansi Pemerintahan

Interupsi tersebut rupanya memicu perdebatan panas antara keduanya. Andi Muh. Salam disebut tidak terima dipotong pembicaraannya, sementara Hj. Adriani membalas dengan nada tinggi, memukul meja, bahkan sempat melempar gelas hingga pecah di lantai.

Situasi sempat memanas dan membuat sejumlah anggota dewan lainnya ikut terpancing emosi.

Pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Bone Muh. Asrullah, tampak berusaha menenangkan suasana bersama peserta rapat lainnya. Setelah berlangsung cukup menegangkan, rapat akhirnya dilanjutkan kembali setelah semuanya kembali tenang.

Baca Juga:  Cek Logistik Pemilukada, Forkopimda Datangi Kantor KPU...

Hj. Adriani yang diwawancarai usai rapat ditutup mengatakan bahwa dirinya mengaku terpancing emosi karena rekan sejawatnya pukul-pukul meja awalnya dan seolah tak terima pandangan anggota DPRD lain.

“Sebenarnya rapat ini hanyalah penyempurnaan hasil evaluasi pemerintah Provinsi soal Ranperda tentang APBD 2025, tapi karena teman teman tadi memukul meja, jadi saya juga bisa, terlepas dari itu ini hanya dinamika forum,” Ujarnya

Sementara Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, mengatakan bahwa aksi tegang yang terjadi pada rapat tadi kaena teman-teman di DPRD sebelumnya pernah menyampaikan bahwa target PAD Rp.104 miliar ini sangat susah dicapai kaena waktunya tersisa 2 bulan lagi.

Baca Juga:  LP KPK Catat Sejumlah Masalah Kabupaten Bone, Mulai Dari Tunggakan BPJS Hingga Utang Kontraktor

“Kenapa dari awal kami menolak karena ini memang tidak bisa tercapai, karena tidak ada sumber PAD yang bisa kita genjot selain dari pajak dan retribusi, bahkan Pemerintah Provinsi juga menolak dan meminta pemda bone untuk merasionalisasikan kembali, Sementara TPAD tetap ngotot ingin meningkat PAD” Ujar Andi Tenri Walinonong

Kericuhan dalam rapat Banggar DPRD ini menjadi sorotan publik karena jarang terjadi di ruang sidang DPRD Bone. Meski berlangsung panas, rapat akhirnya bisa dilanjutkan hingga selesai setelah suasana kembali tenang. (*)