BONE.BONEKU.COM,– Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menunjukkan sikap tegas dalam perang melawan narkoba. Dalam kunjungan kerjanya ke BNN Kabupaten Bone, ia bukan hanya memberikan apresiasi, tetapi juga menyiapkan langkah konkret yang menyasar langsung aparatur pemerintah.
Kunjungan yang berlangsung di Klinik Pratama Marennu Deceng, Selasa (28/4/2026), dirangkaikan dengan tasyakuran fasilitas rehabilitasi serta momentum purnabakti pejabat internal BNNK Bone.
Namun di balik seremoni tersebut, tersimpan pesan kuat: Pemkab Bone bersiap memperketat pengawasan narkoba hingga ke dalam tubuh birokrasi.
Kepala BNNK Bone, Risman Sani, mengungkapkan bahwa Klinik Marennu Deceng yang dibangun pada 2023 kini menjadi garda depan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Hingga saat ini, sekitar 200 orang telah menjalani layanan rawat jalan.
“Kami terus memaksimalkan layanan agar para penyalahguna bisa pulih dan kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bone menegaskan tingkat kepercayaannya terhadap kinerja BNN yang dinilai sangat tinggi dalam upaya menekan peredaran narkoba.
“Tingkat kepercayaan saya ke BNN di atas 90 persen. Ini harus dimanfaatkan untuk benar-benar menutup ruang peredaran narkoba,” tegasnya.
Tak berhenti pada dukungan, Bupati juga mengungkap rencana kebijakan yang cukup progresif: seluruh aparatur Pemkab Bone wajib bebas dari narkoba.
Aturan ini dirancang tidak hanya bersifat administratif, tetapi akan berdampak langsung pada karier dan kehidupan pegawai.
“Ke depan, bebas narkoba akan menjadi syarat dalam banyak hal—mulai dari kenaikan pangkat, mutasi, promosi jabatan, hingga fasilitas lainnya,” ungkapnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa isu narkoba tidak lagi hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga menjadi perhatian serius di internal pemerintahan.
Lebih jauh, Bupati bahkan membuka opsi inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama BNNK Bone. Tujuannya jelas: memastikan tidak ada celah bagi penyalahgunaan narkoba di lingkungan birokrasi.
“Kita tidak boleh lengah. Saya minta BNN jemput bola, lakukan sosialisasi, dan kita sidak OPD. Pastikan tidak ada ruang bagi narkoba di Bone,” tegasnya.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah agresif sekaligus ujian bagi komitmen aparatur sipil negara di Bone. Di satu sisi, upaya ini memperkuat perang terhadap narkoba, namun di sisi lain juga menuntut kesiapan sistem pengawasan dan implementasi yang konsisten.
Pemkab Bone kini mengirim pesan jelas: perang melawan narkoba dimulai dari dalam pemerintahan itu sendiri. (*)
Penulis : Amal
Editor : Admin Redaksi
