BONE.BONEKU.COM,– Keputusan KONI Sulawesi Selatan (Sulsel) mengizinkan atlet biliar asal Makassar, Jaydent, berlaga pada nomor junior Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulsel 2026 menuai protes keras.
Sebanyak 14 pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) kabupaten/kota menyatakan keberatan. Mereka mempersoalkan keabsahan status atlet tersebut, terutama terkait riwayat administrasi dan mutasi daerah.
Jaydent disebut pernah memperkuat Provinsi Sulawesi Tengah dalam ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Biliar. Riwayat tersebut kemudian menjadi dasar sejumlah pengurus POBSI daerah mempertanyakan kelayakannya untuk mewakili Makassar pada Porprov Sulsel 2026.
Polemik ini kembali mencuat setelah perwakilan POBSI Bantaeng, Wajo, Soppeng, Sidrap, Barru, dan sejumlah daerah lainnya menggelar konferensi pers di The Sultan Pool, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 23.40 Wita.
Sekretaris POBSI Wajo, Ardiyasnya, mengungkapkan sedikitnya 14 pengurus POBSI kabupaten telah menyatakan keberatan atas keputusan KONI Sulsel bersama POBSI Sulsel tersebut.
Ia mengatakan, persoalan itu sebelumnya telah dibawa ke forum pertemuan bersama Wakil Ketua I KONI Sulsel dan jajaran POBSI Sulsel. Namun, aspirasi yang disampaikan sejumlah pengurus daerah dinilai belum mendapatkan respons sebagaimana diharapkan.
“Ada 14 pengurus POBSI kabupaten yang menyatakan keberatan. Dan sudah forum pertemuan dengan Wakil Ketua I KONI Sulsel dan POBSI Sulsel, namun suara kami tidak didengarkan,” tegas Ardiyasnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut satu atlet, melainkan menyangkut konsistensi penerapan regulasi yang telah ditetapkan penyelenggara Porprov.
Ia menilai akan menjadi preseden buruk apabila aturan yang telah disusun justru tidak diterapkan secara konsisten.
“Ini menjadi preseden buruk ketika regulasi yang ditetapkan KONI Sulsel terkait pelaksanaan cabor biliar justru mereka langgar sendiri, hanya karena satu atlet mau diloloskan. Padahal ini pelanggaran karena status atletnya yang terdaftar di dua daerah,” lanjutnya.
Kekecewaan serupa disampaikan Wakil Ketua III POBSI Soppeng, Rizky Putra Pratama. Ia mengaku keberatan karena Jaydent tetap diberi kesempatan bertanding pada nomor junior meski persoalan status atlet tersebut telah dipersoalkan dalam forum.
Rizky menegaskan, keberatan yang disampaikan bukan karena pihaknya menghindari persaingan dengan atlet dari daerah lain.
Namun, ia menginginkan seluruh peserta mendapatkan perlakuan yang sama dan tunduk pada regulasi kompetisi.
“Kami hanya mengikuti regulasi Porprov yang telah disusun KONI dan POBSI Sulsel. Kami seakan tertekan karena hasil pertemuan forum, Jaydent tetap akan dimainkan. Jadi kami sangat kecewa atas keputusan tersebut,” ujarnya.
“Bukan kami tidak ingin kompetisi, tetapi dari awal kami berkeras mengikuti aturan kompetisi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua POBSI Bantaeng, Andi Ansar, menegaskan keberatan tersebut sama sekali tidak dilandasi persoalan pribadi maupun kebencian terhadap Jaydent.
Ia menyebut, tuntutan yang disampaikan para pengurus daerah semata-mata untuk memastikan aturan pertandingan diterapkan secara adil kepada seluruh atlet.
“Kami tidak ada kebencian dengan adik Jaydent ini. Kami tidak ada masalah. Kami hanya ingin menegakkan aturan. Supaya ini menjadi pembelajaran di kemudian hari, bahwa atlet harus konsisten,” katanya.
Andi Ansar juga menyinggung bahwa Jaydent sebelumnya telah mengikuti Pra-Porprov Sulsel 2025. Namun, riwayat yang bersangkutan pernah tercatat sebagai atlet Sulawesi Tengah dinilai harus menjadi perhatian serius dalam proses pemeriksaan administrasi dan keabsahan atlet.
Ia meminta pihak terkait tidak mengabaikan persoalan tersebut dan menindaklanjutinya berdasarkan mekanisme serta regulasi yang berlaku.
“Ini termasuk indisipliner, pelanggaran administrasi dan perlu ada sanksi tegas,” tegasnya.
Di tengah polemik tersebut, Sekretaris POBSI Bone, Syafruddin Rahim, memilih tidak memberikan komentar terkait substansi keberatan sejumlah pengurus daerah.
Saat ditemui di lokasi pertandingan The Sultan Pool, Syafruddin menjelaskan bahwa POBSI Bone hanya bertindak sebagai tim delegate atau pelaksana teknis pertandingan biliar selama Porprov XVIII Sulsel 2026.
Menurutnya, persoalan keabsahan dan status administrasi atlet bukan menjadi kewenangan POBSI Bone, melainkan pihak KONI Sulsel yang membidangi verifikasi atlet.
“Intinya kami hanya ditugaskan sebagai tim delegate, pelaksana teknis kegiatan. Soal atlet Makassar yang dikomplain, silakan hubungi KONI Sulsel yang membidangi masalah status atlet. Dan soal itu bukan kewenangan kami menjawab,” kata Syafruddin.
Ia kembali menegaskan bahwa POBSI Bone hanya menjalankan tugas teknis pelaksanaan pertandingan sesuai penugasan yang diberikan.
Hingga polemik ini mencuat, keberatan 14 pengurus POBSI daerah tersebut menjadi sorotan dalam pelaksanaan cabang olahraga biliar Porprov XVIII Sulsel 2026. Persoalan keabsahan status Jaydent pun menjadi hal yang perlu mendapat penjelasan dari KONI Sulsel agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di antara peserta kompetisi. (*)
