Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng menghadiri Silaturahmi Kementerian Sosial RI, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu, 18 April 2026
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam sambutannya menyampaikan bahwa penentuan penerima bantuan sosial (bansos) tidak dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pendamping PKH.
Data penerima bansos ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah dan pendamping PKH berperan dalam pemutakhiran data agar sesuai kondisi riil masyarakat.
-DTSEN bersifat dinamis dan harus terus diperbarui, mencakup perubahan domisili, kondisi ekonomi, hingga data warga yang meninggal dunia. Akurasi data menjadi kunci utama agar pen
Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas pelaksanaan program bantuan sosial yang semakin tepat sasaran.
Ia melaporkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,24 persen atau sekitar 17.000 jiwa pada tahun 2025, yang merupakan capaian signifikan pada tahun pertama kepemimpinannya.
Menurutnya, penurunan tersebut merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program kesejahteraan sosial.
Gubernur menekankan pentingnya pemutakhiran data sosial melalui DTSEN agar program bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dijelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur, yaitu: Jalur formal, melalui RT/RW, desa atau kelurahan, hingga dinas sosial, yang dilanjutkan dengan musyawarah dan verifikasi lapangan. Serta Jalur partisipatif, melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembaruan data, baik dengan mengusulkan maupun menyanggah data penerima bantuan. Seluruh usulan yang masuk akan diverifikasi oleh BPS dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan akurasi data.
Gubernur berharap ke depan program-program sosial dapat semakin efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.
Sementara Bupati Soppeng, menyatakan kesiapan mendukung penuh program Kementerian Sosial. Komitmen tersebut meliputi dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), serta program Sekolah Rakyat.
Pemerintah Kabupaten Soppeng juga siap memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Pemkab Soppeng berkomitmen bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pilar sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
