MAKASSAR.BONEKU.COM,– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan tidak pernah membuka proses rekrutmen resmi anggota Satpol PP sebagaimana informasi yang berkembang di tengah masyarakat dan pemberitaan media. Penegasan ini disampaikan merespons dugaan praktik pembayaran dengan iming-iming menjadi anggota Satpol PP Sulsel.
Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwien Azis, mengatakan secara kelembagaan persoalan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan institusi Satpol PP Sulsel karena tidak pernah ada proses perekrutan tenaga non-ASN di lingkup Satpol PP Sulsel.
“Yang pasti secara kelembagaan tidak bisa dikaitkan dengan Satpol PP karena tidak ada rekrutmen tenaga non-ASN sejak semua sudah terdata dalam database untuk diangkat PPPK,” ujarnya, Sabtu, 16 Mei 2026.
Ia menjelaskan, proses perekrutan aparatur sipil negara memiliki mekanisme resmi dan tidak dilakukan melalui Satpol PP.
“Padahal rekrutmen ASN ada mekanismenya dan bukan di Satpol PP prosesnya, tetapi di BKD. Segala bentuk perekrutan bukan melalui Satpol PP, melainkan melalui BKD sebagai instansi yang berwenang dalam proses rekrutmen,” katanya.
Menurut Arwien, sejak terbitnya edaran Kementerian PAN-RB, pemerintah tidak lagi membuka perekrutan tenaga honorer. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan institusi pemerintah dengan modus menjanjikan kelulusan atau pengangkatan setelah menyerahkan sejumlah uang.
“Sesuai dengan edaran Kemenpan-RB sudah tidak ada perekrutan tenaga honorer dan Satpol PP Sulsel tidak pernah mengumumkan adanya perekrutan,” jelasnya.
Satpol PP Sulsel juga menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait kepegawaian pemerintah daerah hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan instansi berwenang.
Terkait adanya pihak yang merasa dirugikan, Satpol PP Sulsel menyampaikan keprihatinan dan mendorong agar korban segera menempuh jalur hukum sehingga persoalan dapat diproses secara objektif dan tuntas.
“Kita turut prihatin dengan kejadian ini dan kita harapkan korban segera melapor ke polisi agar oknum bisa ditindak sesuai dengan kesalahannya,” kata Andi Arwien Azis.
Pihak Satpol PP Sulsel juga menyatakan siap mendukung aparat penegak hukum dalam proses penelusuran maupun penyelidikan apabila dibutuhkan.
Ia menegaskan komitmen menjaga integritas kelembagaan dan memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak terlibat dalam praktik yang merugikan masyarakat.
Kabid Bina Masyarakat Satpol PP Sulsel, A. Rizki Melta S, menambahkan bahwa persoalan yang kembali mencuat tersebut merupakan kejadian lama yang terjadi pada tahun 2022 dan tidak berkaitan dengan kepemimpinan Satpol PP Sulsel saat ini di bawah Andi Arwien Azis.
Menurutnya, dugaan praktik tersebut dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan nama institusi untuk kepentingan pribadi dan tidak mewakili institusi.
Ia mengatakan, sejak pergantian kepemimpinan di internal Satpol PP Sulsel, langkah pembenahan dan penertiban internal terus dilakukan secara menyeluruh.
Satpol PP Sulsel juga memastikan tidak ada lagi proses perekrutan anggota baru setelah persoalan tersebut terungkap pada 2022.
Menanggapi persoalan yang kembali diperbincangkan, Satpol PP Sulsel menegaskan bahwa dugaan penipuan dengan modus tersebut juga sempat mencuat di 2024 dan oknum bersangkutan atau oknum yang sama dipastikan sudah tidak lagi berada di lingkungan Satpol PP Sulsel.
Satpol PP Sulsel mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi perekrutan yang mengatasnamakan instansi pemerintah agar tidak menjadi korban praktik penipuan.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terperdaya dengan iming-iming oknum yang menjanjikan penerimaan atau kelulusan,” kata Rizki.
Satpol PP Sulsel menegaskan tidak mentoleransi praktik yang mencederai kepercayaan publik serta memastikan pembenahan internal dan pengawasan akan terus diperkuat guna mencegah kejadian serupa berulang. (*)
Penulis : Amal
Editor : Admin Redaksi
