JAKARTA, BONEKU.COM – Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Jakarta, Jumat (10/7/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan tambahan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bone.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Bone didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bone, Andi Iqbal Walinono.
Di hadapan Menteri PKP, Andi Asman memaparkan kondisi sektor perumahan di Kabupaten Bone yang masih menghadapi tantangan cukup besar. Berdasarkan data pemerintah daerah, backlog kualitas rumah masih mencapai 57.884 unit, sedangkan backlog kepemilikan rumah tercatat sebanyak 34.524 kepala keluarga.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi bantuan rehabilitasi RTLH sekaligus mendukung pembangunan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Bupati Bone juga menjelaskan bahwa Pemkab Bone telah menginput 6.202 data RTLH berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4 melalui aplikasi Sibaru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.159 unit telah selesai diverifikasi, sementara 629 unit lainnya masih dalam proses verifikasi.
Menurut Andi Asman, capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2025, di mana realisasi bantuan RTLH hanya mencapai 303 unit. Hingga semester pertama tahun 2026, jumlah RTLH yang telah diverifikasi telah meningkat menjadi 1.159 unit dan diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun.
Untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bone mengusulkan tambahan sekitar 6.000 unit RTLH yang tersebar di 27 kecamatan pada tahun 2026.
Selain rehabilitasi rumah, Pemkab Bone juga mengajukan dukungan pembangunan rumah susun sebagai solusi penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung Program Strategis Nasional penyediaan tiga juta rumah.
Ia menegaskan, seluruh usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bone akan segera diverifikasi oleh Kementerian PKP untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dengan data yang telah disiapkan pemerintah daerah, kami akan segera melakukan proses verifikasi agar usulan ini dapat diupayakan masuk dalam program tahun 2026,” ujar Maruarar Sirait.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Bone sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. (*)
