WAJO.BONEKU.COM, – Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram kembali menjadi sorotan masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi PPP-Gelora, Amran, S.Sos., M.Si., di Dusun Tanatempare’e, Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Rabu (15/7/2026).
Persoalan sulitnya mendapatkan gas melon menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga, selain keluhan mengenai listrik dan infrastruktur. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pasokan LPG subsidi kembali normal dan harga di tingkat konsumen sesuai ketentuan.
Kegiatan reses tersebut dihadiri Camat Tanasitolo, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Wajo, Sekretaris Desa Palippu, serta masyarakat dari Desa Palippu, Mario, Wajoriaja, dan Pakkana.
Dalam dialog bersama legislator, warga mengaku ketersediaan LPG 3 kilogram di pangkalan maupun pengecer semakin sulit ditemukan. Kalaupun tersedia, harganya melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurut pengakuan warga, harga LPG subsidi di tingkat pengecer bahkan telah mencapai Rp30.000 per tabung, sehingga sangat membebani masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah yang bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan memasak sehari-hari.
“Gas tiga kilogram sekarang sangat susah dicari. Kalau pun ada, harganya bisa sampai Rp30 ribu bahkan lebih. Kami masyarakat kecil sangat terbebani karena kebutuhan memasak setiap hari bergantung pada gas subsidi. Kami berharap pemerintah segera turun tangan agar distribusi gas kembali normal dan harganya sesuai ketentuan,” ungkap salah seorang warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Amran menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan, sehingga distribusinya harus dipastikan tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah bersama Pertamina memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan LPG subsidi agar dapat diakses masyarakat yang berhak dengan harga sesuai ketentuan.
“Kelangkaan LPG subsidi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah bersama Pertamina harus memastikan bahwa distribusi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Jangan sampai barang bersubsidi justru sulit diperoleh oleh masyarakat kecil, sementara harga di lapangan terus melonjak,” ujar Amran.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera ditelusuri untuk mengetahui penyebabnya, apakah akibat keterbatasan pasokan, kendala distribusi, atau adanya dugaan penyimpangan dalam rantai penyaluran.
Karena itu, Amran meminta Pemerintah Kabupaten Wajo melalui instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap pangkalan dan jalur distribusi LPG subsidi.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Wajo bersama Pertamina dan aparat terkait segera melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan penyebab kelangkaan ini. Apabila ditemukan adanya penjualan di atas ketentuan atau distribusi yang tidak tepat sasaran, tentu harus dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Subsidi dari negara harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Amran memastikan persoalan kelangkaan LPG subsidi akan menjadi perhatian serius lembaganya. Ia berkomitmen membawa aspirasi masyarakat tersebut dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan pihak Pertamina guna mencari solusi yang konkret.
“Kami akan meminta penjelasan dari pemerintah daerah dan pihak Pertamina mengenai kondisi distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Wajo. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa kebutuhan pokok mereka tersedia dengan harga yang wajar. Kami akan mengawal persoalan ini hingga ada solusi yang nyata,” pungkasnya. (*)
Penulis : Rangga
Editor : Admin Redaksi
