MAKASSAR.BONEKU.COM, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu upayanya dilakukan dengan mengajak pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Bajubodo sebagai e-marketplace pengadaan pemerintah daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, dalam Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan E-Marketplace Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan ini turut menghadirkan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, serta diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Andi Darmawan mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota menjadikan Bajubodo sebagai bagian dari gerakan bersama mengoptimalkan pemanfaatan e-marketplace Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau One Marketplace Sulsel, sekaligus memperluas peluang UMKM lokal masuk ke belanja pemerintah.
“Saya mengimbau kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan beserta jajaran UKPBJ di daerah masing-masing untuk dapat melatih, mengajak, dan mendampingi pelaku UMKM agar mendaftarkan produk unggulannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui aplikasi Bajubodo, proses pengadaan kebutuhan perkantoran seperti konsumsi rapat, alat tulis kantor (ATK), hingga berbagai jasa lokal dengan nilai transaksi sampai Rp200 juta dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital.
Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menjelaskan bahwa Bajubodo terus dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Saat ini, aplikasi tersebut juga telah tersedia dalam versi Bajubodo Mobile berbasis Android.
Aplikasi milik Pemprov Sulsel ini digunakan sejak tahun 2023, ayang 30.777 produk dan 1.046 PJ UMKM lokal dengan transaksi 2025 sebesar Rp45,61 miliar.
Menurut Irawan, pengembangan fitur baru, termasuk fitur manajemen fee yang implementasinya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, diharapkan semakin memperkuat ekosistem pengadaan digital di daerah sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“Selain penguatan digitalisasi pengadaan dan pemberdayaan penyedia serta badan usaha lokal, pengembangan ini diharapkan menjadi alat untuk memudahkan pemantauan penggunaan produk lokal di seluruh kabupaten/kota, sekaligus menjadi sumber PAD baru bagi pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) kabupaten/kota untuk bersama-sama mendorong pelaku UMKM setempat melalui kurasi produk serta pendampingan kepada pejabat pengadaan agar semakin memanfaatkan Bajubodo dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, memberikan arahan mengenai pengelolaan toko daring dalam pengadaan pemerintah.
“Arahan Pak Gubernur dan yang dilakukan oleh Sulsel sudah benar. Yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan, kategori barang, hingga monitoring belanja,” ujarnya.
Ia menambahkan, diperlukan kebijakan yang mendorong pemanfaatan pasar digital dalam pengadaan pemerintah agar penyedia, khususnya UMKM lokal, terdorong mendaftarkan produknya dan memperoleh kepastian adanya aktivitas transaksi sehingga ekosistem pasar digital dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah bupati dan wakil bupati, kepala bagian pengadaan barang dan jasa kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk penguatan sinergi dalam mendorong transformasi digital pengadaan sekaligus memperluas pemanfaatan produk UMKM lokal melalui belanja pemerintah. (*)
