JAKARTA,BONEKU.COM,– Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah untuk memperluas cakupan penerima manfaat.
Guna mengakselerasi program tersebut, Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) yang disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing BUMN.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menyampaikan bahwa PTPN Group sepenuhnya mendukung program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
“Ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sekaligus salah satu bentuk komitmen kami untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional PTPN Group,” ujarnya.
PTPN Group akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan tepat sasaran. “Dengan sinergi antar-BUMN melalui PMO, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kekurangan gizi di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Ghani.
Pada Selasa (22/1/2025) lalu, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf bersama Deputi III Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Siregar, dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati, meninjau pelaksanaan Program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curug, Kabupaten Tangerang.
Dalam kunjungan tersebut, Amin turut mengajak pejabat dari PTPN III (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Pos Indonesia untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan program, mulai dari persiapan bahan baku, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN sepakat untuk mendukung Program MBG, khususnya di daerah-daerah. Hari ini kami melihat langsung dapur MBG yang cukup modern. Kami juga akan menyiapkan proyek percontohan dapur yang nantinya dapat menjadi model bagi BUMN lainnya untuk membangun dapur di wilayah lain,” ujar Amin.
Amin menjelaskan bahwa Kementerian BUMN saat ini sedang memetakan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling sesuai untuk mendukung Program MBG. Selain itu, Kementerian BUMN juga mendata aset-aset berupa bangunan dan tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program.
“Sebagai contoh, Pertamina dapat berfokus pada penyediaan pasokan gas untuk memasak, PLN memastikan suplai listrik yang stabil di lokasi dapur, dan Telkom mendukung pengembangan ekosistem digital. Semua pihak akan berkolaborasi sesuai bidangnya masing- masing,” tambahnya.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menjelaskan bahwa langkah yang diambil oleh Kementerian BUMN dan sejumlah BUMN merupakan respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pencapaian Program MBG. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berkontribusi, misalnya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program tersebut.
“Untuk pemerintah daerah, ini menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri. Sama halnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah, itu menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Namun, semua bentuk dukungan yang diberikan sesuai tata kelola dan ketentuan akan sangat diapresiasi,” ujar Adita.
Pada tahap awal pelaksanaan Program MBG, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun melalui APBN 2025. Hingga saat ini, sebanyak 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah beroperasi di 31 provinsi.
Sasaran penerima manfaat program ini meliputi anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMK dan SLB, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sejak dimulai pada 6 Januari 2025 hingga pekan ketiga Januari, Program MBG telah menyentuh lebih dari 650 ribu penerima manfaat. (*)
