JAKARTA.BONEKU.COM,– Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa dana masyarakat yang tersimpan di bank-bank milik negara (BUMN) tidak digunakan untuk membiayai proyek Danantara. Pernyataan ini disampaikan guna meredam spekulasi yang beredar di tengah masyarakat mengenai sumber pendanaan proyek tersebut.

Tadi kan sudah ada penjelasan dari Danantara seperti apa, Pengawasannya berlapis dan bukan uang masyarakat dipakai untuk memodali Danantara,” Kata Dony di kompleks  Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24/2/2025.

Baca Juga:  Sah! Perubahan UU BUMN Telah Disahkan DPR RI

Ia menambahkan bahwa perusahaan memiliki standar tata kelola keuangan yang ketat serta diawasi oleh lembaga terkait. “Kami memahami bahwa isu ini menjadi perhatian publik, dan kami memastikan transparansi dalam setiap tahap proyek ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, beredar isu ajakan masyarakat untuk menarik uang dari bank-bank BUMN. Isu tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama nasabah bank-bank milik negara. Namun, pihak BPI Danantara membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap dana tersebut.

Baca Juga:  Sipakariomi Temui JK Minta Restu dan Arahan Untuk Bone Yang Lebih Baik

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran, kami siap memberikan klarifikasi dan informasi yang dibutuhkan,” Tambahnya

Dony pun memastikan bahwa bank-bank plat merah saat ini di Indonesia berada dalam kondisi baik baik saja.

“Bank bank kita kondisinya sangat bagus bahkan salah satu bank terbaik di ASEAN. Ini harus disampaikan juga ke masyarakat,” Tutupnya

Baca Juga:  BNI Angkat Bicara Soal Seruan Penarikan Dana Massal Dari Bank BUMN

Sementara, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roslaeni menjelaskan bahwa lembaganya akan memiliki struktur yang berlapis, dengan harapan Danantara akan berjalan  dengan baik dan benar.

“Kita mempunyai struktur organisasi yang berlapis, selain ada dewan pengawas, ada dewan penasehat, Ada Oversight Commite, Komite investasi, komite etika, dan masih ada lagi yang untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik,”  Ujarnya. (*)