MAKASSAR,BONEKU.COM,– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan hijau dan rendah karbon melalui pelaksanaan Green Leadership Forum II yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).
Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Forum ini mengusung tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan.”
Turut hadir dalam forum tersebut perwakilan lembaga internasional dan nasional, seperti Country Representative The Asia Foundation Indonesia (TAF) Hana A. Satriyo, Direktur Eksekutif PATTIRO Fitria Muslih, kepala daerah se-Sulsel, akademisi, NGO, serta pegiat lingkungan.
Wamendagri Bima Arya dalam sambutannya mengapresiasi komitmen Sulsel dalam mendorong kepemimpinan hijau di tingkat daerah.
“Sulsel adalah salah satu provinsi terbaik dalam perencanaan dan penganggaran program mitigasi perubahan iklim. Kolaborasi lintas sektor yang dijalankan Sulsel—antara pemerintah, kampus, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan—adalah contoh praktik terbaik yang layak dijadikan model nasional,” ujar Bima.
Sementara itu, Sekda Sulsel Jufri Rahman menegaskan bahwa forum ini merupakan kelanjutan dari komitmen bersama sejak suksesnya Green Leadership Forum pertama pada tahun 2022.
“Forum ini bukan hanya ruang diskusi, tapi bukti nyata kolaborasi multipihak. Dari forum pertama, lahirlah inovasi seperti Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE),” kata Jufri.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel telah menetapkan isu perubahan iklim sebagai agenda prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah. Prinsip pembangunan hijau dan rendah karbon telah diintegrasikan dalam Rancangan Akhir RPJMD Sulsel 2025-2029.
“Target kami adalah pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, demi mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Forum ini juga menandai peluncuran kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk tiga kabupaten, yakni Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba. Selain itu, Bupati Maros menyerahkan SK Masterplan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial kepada pemerintah pusat dan provinsi.
Sebagai bentuk apresiasi, penghargaan diberikan kepada tujuh kabupaten dan satu kota yang telah menerapkan kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan mengembangkan perhutanan sosial berbasis kawasan terpadu.
“Dengan sinergi seluruh pihak, pemerintah pusat, daerah, NGO, dan masyarakat sipil, kami optimis mewujudkan Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter,” tutup Jufri. (*)
