BONE, BONEKU.COM – Harapan besar masyarakat Kabupaten Bone agar dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang bernilai miliaran rupiah dapat menjadi penopang utama bagi pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan pelestarian lingkungan, justru berhadapan dengan fakta yang memprihatinkan. Di lapangan, pengelolaan dinilai belum tertib, kurang transparan, dan manfaatnya belum merata dirasakan, padahal ratusan perusahaan telah beroperasi resmi di wilayah ini.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019, seluruh perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun sektor lain yang berizin diwajibkan berkontribusi. Lebih tegas lagi, Pasal 19 mengamanatkan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksana paling lambat Maret 2020. Namun, nyatanya hingga kini—lebih dari 6 tahun berlalu—kejelasan aturan, pengelola, hingga data perusahaan yang wajib berkontribusi masih kabur.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bone, Anwar, merilis data jumlah perusahaan yang tercatat memiliki izin usaha resmi hingga tahun 2026. Total ada 620 perusahaan yang beroperasi, dengan rincian:
– 207 Perseroan Terbatas (PT)
– 392 Persekutuan Komanditer (CV)
– 2 Firma
– 19 Perusahaan bentuk lain
Angka ini menunjukkan potensi dana CSR yang sangat besar seharusnya bisa didayagunakan untuk pembangunan daerah, namun sayangnya belum ada mekanisme yang jelas untuk menjangkaunya.
Ketidakjelasan data semakin nyata saat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bone, Andi Irma, diminta memberikan rincian. Ia secara jujur mengaku bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki data spesifik mengenai perusahaan tambang maupun kewajiban CSR yang harus mereka penuhi. Padahal, sektor pertambangan galian C dan pengelolaan sumber daya alam lainnya merupakan kelompok perusahaan yang wajib paling utama menjalankan CSR menurut Perda yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, Andi Angkasa, juga meluruskan pemahaman publik yang sering mengaitkan pendapatan daerah dengan dana ini. Ia menegaskan batasan tugasnya dengan tegas.
“Kami di sini tidak mengelola CSR. Kalau pajak, iya kami yang kelola. Untuk CSR kayaknya dikelola Sekretariat Daerah,” ungkap Andi Angkasa saat dikonfirmasi, Jumat (5/6/2026).
Bahkan kepastian soal keberadaan aturan teknis yang diamanatkan Pasal 19 pun masih abu-abu. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Ramli, saat ditanya melalui pesan WhatsApp pada Kamis (4/6/2026), belum bisa memastikan apakah Perbup CSR itu benar-benar ada.
“Yang ada, Perda Partisipasi Pihak Ketiga. Saya tidak bisa pastikan ada tidaknya perbup CSR, harus lihat di register-nya dulu. Nanti saya sampaikan ke staf dulu, supaya dicek dulu di buku register,” kata Ramli.
Kondisi di mana 620 perusahaan beroperasi resmi namun tidak ada lembaga yang memegang data lengkap, tidak ada koordinator yang jelas, serta aturan teknis Perbup yang belum terbit, menciptakan celah berbahaya bagi Kabupaten Bone.
Akibatnya dana potensial yang seharusnya mengalir untuk fasilitas sekolah, Puskesmas, UMKM, dan lingkungan hidup berisiko tidak tertagih, hilang kendali, atau disalurkan semaunya tanpa prinsip keadilan dan transparansi. Masyarakat Bone pun menuntut kepastian segera agar amanat Pasal 19 dilaksanakan, data disusun rapi, dan pengelolaan ditertibkan demi kesejahteraan seluruh warga.(*)
Penulis : Achyl
Editor : Admin Redaksi
