SOPPENG.BONEKU.COM,– Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan masyarakat.
Warga mengeluhkan antrean panjang yang terjadi sejak pagi. Namun, setelah menunggu berjam-jam, sebagian warga justru harus pulang tanpa mendapatkan BBM karena stok Pertalite maupun Solar disebut telah habis.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pola distribusi BBM bersubsidi, khususnya Solar. Warga meminta adanya transparansi terkait siapa saja yang memperoleh BBM subsidi, berapa volume yang disalurkan, serta untuk kebutuhan apa BBM tersebut digunakan.
Di tengah keresahan itu, muncul pula nama seorang pria berinisial BTR yang disebut-sebut oleh warga dalam dugaan penguasaan atau akses terhadap distribusi Solar bersubsidi di Soppeng.
Namun, tudingan tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dianggap sebagai fakta. Hingga kini, belum ada hasil penyelidikan atau putusan hukum yang menyatakan BTR melakukan pelanggaran terkait distribusi BBM subsidi.
Karena itu, aparat penegak hukum dinilai perlu melakukan pemeriksaan secara objektif apabila terdapat laporan maupun informasi yang disertai bukti mengenai dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Jika distribusi Solar telah berjalan sesuai ketentuan, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai mekanisme penyalurannya.
Selain pola distribusi, penggunaan surat rekomendasi untuk memperoleh Solar bersubsidi juga menjadi perhatian warga.
Surat rekomendasi yang diterbitkan instansi terkait pada dasarnya merupakan instrumen untuk memastikan BBM subsidi diberikan kepada pihak yang memang memenuhi persyaratan dan memiliki kebutuhan sesuai ketentuan.
Karena itu, masyarakat mempertanyakan bagaimana proses verifikasi dilakukan sebelum rekomendasi diterbitkan.
Berapa jumlah penerima rekomendasi? Berapa volume Solar yang diberikan? Kendaraan atau alat apa yang digunakan? Serta apakah kebutuhan penerima telah diverifikasi secara langsung di lapangan?
Sejumlah warga meminta agar penerbitan rekomendasi tidak hanya didasarkan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan riil penerima.
“Survei dulu, baru keluarkan rekomendasi. Jangan asal stempel. Ini BBM subsidi untuk rakyat,” ujar seorang warga.
Warga juga meminta agar dugaan pengisian BBM subsidi secara berulang ditelusuri secara serius apabila memang terdapat indikasi dan bukti di lapangan.
Pasalnya, apabila ditemukan adanya pengisian yang tidak wajar, penimbunan, pengalihan, maupun penjualan kembali BBM subsidi secara ilegal, persoalannya bukan lagi sekadar antrean panjang di SPBU.
Hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Karena itu, masyarakat meminta aparat kepolisian menelusuri pola distribusi dan pengisian BBM subsidi, termasuk apabila terdapat kendaraan atau pihak tertentu yang diduga melakukan pengisian secara berulang dalam jumlah tidak wajar.
Publik kini menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Polres Soppeng diharapkan dapat melakukan pengecekan apabila terdapat laporan atau informasi yang disertai data mengenai dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi.
Pemeriksaan dapat mencakup pola pengisian kendaraan tertentu, penerima Solar bersubsidi, volume penyaluran, hingga penggunaan surat rekomendasi yang menjadi dasar pembelian BBM subsidi.
Di sisi lain, pihak Pertamina dan pengelola SPBU juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran serta sistem pengawasan BBM subsidi di wilayah Soppeng.
Dinas Pertanian Soppeng juga dinilai perlu transparan mengenai mekanisme penerbitan surat rekomendasi, termasuk proses verifikasi dan pengawasan terhadap penerima rekomendasi.
Sementara itu, nama BTR yang muncul dalam dugaan yang berkembang di tengah masyarakat harus ditempatkan secara proporsional. Tuduhan tidak boleh menjadi kesimpulan sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.
Jika tidak terbukti terlibat, proses klarifikasi dan pemeriksaan justru dapat menjadi ruang untuk memulihkan nama baik pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, jika ditemukan bukti adanya pelanggaran, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya, keresahan masyarakat bermuara pada satu pertanyaan sederhana: ketika warga harus mengantre berjam-jam namun BBM subsidi cepat habis, ke mana sebenarnya distribusi BBM bersubsidi tersebut mengalir?
Pertanyaan itu membutuhkan jawaban berbasis data, bukan sekadar dugaan maupun rumor.
Jika memang terdapat penyimpangan, masyarakat berharap aparat mengungkapnya. Jika tidak ada pelanggaran, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang transparan.
Sebab BBM bersubsidi merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan dan harus disalurkan secara tepat sasaran. (*)
