JAKARTA, BONEKU.COM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut berlangsung sejak Juni 2026 berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) menyebut omzet dan keuntungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sejumlah wilayah terdampak anjlok hingga 50–80 persen.
Dampak tersebut dirasakan pelaku usaha kuliner, pedagang kaki lima (PKL), warung kelontong, hingga penyedia jasa transportasi lokal. Kondisi ini dipicu kabut asap dan buruknya kualitas udara yang membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah.
Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret untuk melindungi keberlangsungan usaha rakyat kecil yang terdampak karhutla.
Ali mengusulkan dua kebijakan utama, yakni penetapan karhutla sebagai bencana alam nasional serta pemberian bantuan langsung tunai (BLT), relaksasi kredit, restrukturisasi keuangan, dan layanan kesehatan darurat bagi pelaku UMKM di wilayah terdampak.
“Karhutla yang telah berlangsung selama empat bulan sejak Juni 2026 ini berdampak sangat luas. Mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan hidup ratusan ribu rakyat kecil terancam,” tegas Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurut Ali, kabut asap membuat masyarakat lebih memilih beraktivitas di dalam rumah. Akibatnya, jumlah pembeli di sejumlah pusat perdagangan dan usaha kecil mengalami penurunan.
Ia mencontohkan, pendapatan harian sejumlah pedagang kecil yang sebelumnya mencapai Rp200.000 kini turun menjadi sekitar Rp36.000 hingga Rp75.000 per hari.
Penurunan pendapatan tersebut, menurut APKLI MP, terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Situasi ini semakin berat karena distribusi bahan baku dan kebutuhan pokok ikut terganggu. Jarak pandang yang terbatas akibat asap berpotensi menghambat transportasi dan rantai pasok barang.
Di sisi lain, kenaikan harga sejumlah bahan baku, seperti cabai dan sayuran, turut meningkatkan biaya produksi. Kondisi tersebut mempersempit margin keuntungan pedagang kecil yang sudah kehilangan sebagian besar pembelinya.
“Anjloknya omzet dan keuntungan membuat pelaku ekonomi rakyat kecil kesulitan menutup biaya operasional, bahkan untuk membayar cicilan kredit atau pembiayaan,” ungkapnya.
Selain mengganggu aktivitas ekonomi, polusi asap karhutla juga menimbulkan risiko kesehatan, terutama bagi pedagang dan pekerja sektor informal yang sehari-hari beraktivitas di ruang terbuka.
Ali menyebut keluhan yang dapat muncul akibat paparan asap antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, dan sesak napas.
Kondisi udara yang tidak aman juga mendorong sebagian pedagang memperpendek jam operasional atau menutup usaha lebih awal. Akibatnya, kesempatan memperoleh pendapatan semakin berkurang.
Karena itu, APKLI MP menilai penanganan karhutla perlu disertai langkah perlindungan sosial dan ekonomi agar pelaku UMKM tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan usahanya.
Ali kembali menegaskan pentingnya dukungan pemerintah melalui bantuan langsung tunai bagi pedagang kaki lima dan UMKM yang kehilangan pendapatan akibat karhutla.
Selain BLT, ia mendorong relaksasi kredit dan restrukturisasi pembiayaan agar pelaku usaha memperoleh keringanan dalam memenuhi kewajiban pembayaran selama masa pemulihan.
Menurutnya, penanganan dampak karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan ekonomi masyarakat serta perlindungan kesehatan warga di wilayah terdampak.
Untuk memperkuat pendampingan di lapangan, Ali mengaku telah menginstruksikan jajaran APKLI MP di berbagai wilayah agar berkoordinasi dengan pemerintah dan mendampingi pelaku PKL serta UMKM yang terdampak.
Jajaran tersebut meliputi Koordinator Wilayah Sumatera Harmoko, Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Banusra) Fahmi Dzulfiadi, Sulawesi Iwan Hammer, Kalimantan Lukiyus, serta Maluku-Papua Muhammad Rifai Darus, bersama pengurus tingkat provinsi dan kabupaten.
Ali berharap langkah tersebut dapat membantu pelaku usaha kecil menghadapi tekanan ekonomi akibat karhutla sekaligus memastikan kebutuhan mereka mendapat perhatian pemerintah.
“Pemerintah perlu hadir untuk melindungi keberlangsungan usaha rakyat kecil yang terdampak,” pungkasnya. (*)
Penulis : Aby
Editor : Admin Redaksi
