BONE,BONEKU.COM,– Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam sebuah wadah Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amara) mengaku mengalami kekecewaan yang mendalam setelah menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Rabu 12/3/2025 siang tadi.
Kekecewaan para Mahasiswa ini dikarenakan berdasarkan undangan yang mereka terima, Jadwal RDPU ini dilaksanakan pada pukul 10:00 wita sehingga sebelum pukul 10:00 wita para Mahasiswa ini sudah datang, namun sayangnya hingga pukul 11:00 wita RDPU tersebut pun belum dilaksanakan dan tidak ada kejelasan yang pasti dari pihak DPRD.
Jenderal Lapangan (Amara) Afdal Togar dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa Alih-alih menjadi wadah aspirasi rakyat, forum ini justru mencerminkan ketidakseriusan dan buruknya kinerja DPRD Kab.Bone dalam menjalankan tugasnya.
Seharusnya para anggota DPRD Bone ini hadir tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap rakyat, justru malah menunjukkan sikap tidak profesional dan meremehkan forum Aspirasi. Atas hal tersebut, Mahasiswa dari Amara ini dengan tegas memilih untuk walkout sebagai bentuk protes atas kelalaian dan ketidaksiapan DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
“Kami datang ke forum ini dengan harapan adanya diskusi serius dan solutif. Namun, apa yang terjadi? RDPU dijadwalkan pukul 10.00 wita, tetapi hingga satu jam kemudian tidak juga dimulai. Ini bukan hanya soal keterlambatan, tetapi cerminan dari buruknya komitmen DPRD terhadap rakyat yang mereka wakili. Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakseriusan ini!”,” Tegasnya
Lebih jauh dia mengatakan bahwa, Aksi walkout ini bukan hanya sekadar kekecewaan Mahasiswa, tetapi juga alarm keras bagi masyarakat untuk semakin kritis terhadap kinerja DPRD yang seharusnya bekerja demi kepentingan rakyat. Jika hal-hal mendasar seperti ketepatan waktu saja tidak bisa mereka jalankan, bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa mereka mampu menjalankan kebijakan yang lebih kompleks?
Para Mahasiswa ini menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti mengawal kinerja DPRD dan akan terus bersuara ketika lembaga ini gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa rakyat harus lebih aktif mengawasi para wakilnya, agar tidak terus-menerus dikecewakan oleh mereka yang seharusnya memperjuangkan kepentingan publik.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap), Rian Saputra menambahkan bahwa sikap DPRD yang abai terhadap waktu menunjukkan bagaimana lembaga ini tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya.
“Sejarah mencatat bahwa kejatuhan sebuah peradaban selalu dimulai dari pemimpinnya yang lalai dan abai terhadap rakyat. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana mereka yang mengklaim sebagai wakil rakyat justru tidak mampu menghormati waktu dan janji yang mereka buat sendiri. Jika jadwal sederhana seperti ini saja tidak bisa mereka patuhi, bagaimana mungkin kita berharap mereka mampu mengurus masalah rakyat yang jauh lebih kompleks?,” kata Rian
Lebih jauh dia mengatakan, Seorang wakil rakyat seharusnya menjadi simbol tanggung jawab, bukan justru mencerminkan wajah penguasa yang malas dan angkuh. Waktu satu jam yang terbuang karena ketidaksiapan mereka adalah cerminan dari tahun-tahun yang telah dihabiskan menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Ini bukan hanya tentang keterlambatan teknis, ini adalah potret dari birokrasi yang bobrok, mentalitas pejabat yang meremehkan, dan sistem yang sudah busuk sejak akarnya.
“Kami datang bukan untuk dihibur dengan basa-basi, bukan untuk disuruh menunggu tanpa kejelasan. Kami datang untuk memastikan suara rakyat didengar, tetapi nyatanya, mereka bahkan tak cukup peduli untuk hadir tepat waktu. Jika seperti ini cara mereka bekerja, maka kami pastikan, kursi-kursi empuk itu tidak akan selamanya aman untuk mereka duduki.”Tambahnya.
Andi Mahardika Sunandar selaku Koordinator Mimbar, juga dengan lantang menyuarakan bahwa DPRD hari ini adalah bukti dari gagalnya sistem demokrasi yang hanya menguntungkan segelintir elite.
“Hari ini, kita dipertontonkan dengan wajah asli dari demokrasi yang cacat. Demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tetapi justru diabaikan oleh mereka yang menduduki kursi kekuasaan. Jika wakil rakyat tidak bisa menghargai waktu rakyat, maka untuk apa mereka disebut wakil? Jika mereka tidak bisa hadir tepat waktu dalam forum yang menyangkut kepentingan rakyat, maka siapa yang sebenarnya mereka wakili?,” geramnya
“DPRD hari ini bukanlah simbol perwakilan rakyat, tetapi simbol dari keangkuhan kekuasaan. Mereka berdalih bekerja untuk rakyat, tetapi bahkan tidak bisa memenuhi janji paling dasar: tepat waktu! Ini adalah bukti bahwa birokrasi kita penuh dengan orang-orang yang hanya ingin duduk nyaman, tanpa pernah benar-benar bekerja.”Tutup Andi Mahardika
Sekedar diketahui dalam RDPU Aliansi Mahasiswa dan Rakyat membawa aspirasi dengan 3 poin tuntutan yakni :
1. Mendesak Pemerintah Daerah Kab.Bone agar memberikan akses Pendidikan Gratis
2. Mendesak Pemerintah Daerah Kab.Bone untuk segera mengaktifkan Sistem UHC Istimewa.
3. Mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah Kab.Bone terkait Usut Tuntas Tragedi Bola Soba
(*)
