Kadis PMD Bantah Tudingan Soal Foto Simbol 3 Jari Yang Dinilai Dukungan ke Paslon

- Jurnalis

Senin, 30 September 2024 - 21:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Andi Gunadil Ukra (Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone)

Andi Gunadil Ukra (Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone)

BONE,BONEKU.COM — Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone akhirnya angkat bicara soal fotonya yang beredar di Sosial media dengan simbol 3 jari yang diduga sebagai bentuk dukungan ke salah satu paslon.

Saat dikonfirmasi Andi Gunadil Ukra mengatakan bahwa terkait foto itu sepertinya netizen keliru kalau menganggap bahwa itu sebagai simbol dukungan ke salah satu paslon, padahal itu hanya simbol ucapan kepada max owner enrekang yang sedang aniversary yang ke 3 tahun.

Baca Juga:  Kapolres Bone Beri Pesan Kamtibmas Jelang Pergantian Tahun

“Terkait foto itu, kami dari komunitas motor Bone max owner memberi simbol selamat kepada enrekang max owner terkait anniversary ke 3, yang difoto itu anak Bonemo, jadi tidak ada sama sekali kaitannya dengan mendukung salah satu paslon, ” Ujar Andi Gunadil

Namun, meski Andi Gunadil membantah tudingan tersebut, Pihak Bawaslu pun diharapkan tetap melakukan penelusuran lebih lanjut terkait foto tersebut, apalagi diketahui  bahwa ASN memiliki larangan terkhusus yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendagri, Kemenpan RB, KASN BKN dan Bawaslu pda tahun 2022 lalu.

Baca Juga:  Bupati Bone Mutasi 17 Pejabat Eselon II Lingkup Pemkab Bone

Dalam lampiran SKB tersebut jelas tertulis bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan dijatuhi sanksi sebagaimana bunyi undang-undang.

Aparatur sipil negara yang melanggar prinsip netralitas dinilai melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Baca Juga:  Di Lemoape, Paslon "Tegak Lurus" Ajak Masyarakat Lawan Serangan Fajar

Berdasarkan jenis sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksi-sanksi yang dimaksud adalah pertama, sanksi hukuman disiplin sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun; Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. (*)

Berita Terkait

Tutup CCTV Pakai Baju, Pria Bertato di Bone Gasak Voucher Kuota Rp5 Juta, Diciduk saat Asyik Judol
Anak Anggota DPRD Bone Jadi Korban Penyerangan Brutal, 7 Orang Berhasil Diamankan Polisi
505 Personel Gabungan Siaga Amankan Porprov Sulsel 2026 di Bone
Pendapatan Nelayan Angkue Bone Anjlok! Dari Rp500 Juta saat Musim Ikan, Kini Hanya Rp28 Juta
Yonarmed 21/Kawali Siapkan 75 Personel Dukung Pengamanan dan Sukseskan Porprov XVIII Sulsel 2026 di Bone
Diduga Dilatari Cemburu, Dua Pria Aniaya Pemuda hingga Terjatuh dari Motor di Bone
Pelaku Narkoba Nekat Kabur ke Plafon Rumah Saat Digerebek, Polisi Temukan 16 Paket Sabu.
Diduga Jadi Arena Sabung Ayam, Lokasi di Desa Suwa Libureng Dibakar Polisi dan TNI

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 02:11 WITA

Tutup CCTV Pakai Baju, Pria Bertato di Bone Gasak Voucher Kuota Rp5 Juta, Diciduk saat Asyik Judol

Jumat, 6 November 2026 - 13:21 WITA

Anak Anggota DPRD Bone Jadi Korban Penyerangan Brutal, 7 Orang Berhasil Diamankan Polisi

Kamis, 5 November 2026 - 16:54 WITA

505 Personel Gabungan Siaga Amankan Porprov Sulsel 2026 di Bone

Kamis, 5 November 2026 - 16:45 WITA

Pendapatan Nelayan Angkue Bone Anjlok! Dari Rp500 Juta saat Musim Ikan, Kini Hanya Rp28 Juta

Kamis, 5 November 2026 - 13:56 WITA

Yonarmed 21/Kawali Siapkan 75 Personel Dukung Pengamanan dan Sukseskan Porprov XVIII Sulsel 2026 di Bone

Berita Terbaru