BONE.BONEKU.COM,– Suasana proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kembali memanas, Senin malam, 10 Agustus 2026.
Ratusan buruh yang bekerja di proyek tersebut kembali melakukan aksi protes lantaran upah mereka belum dibayarkan. Aksi ini bahkan sempat berujung kericuhan setelah para pekerja yang kecewa meluapkan kemarahan kepada pihak mandor.
Para buruh menuntut pembayaran upah sesuai kesepakatan, yakni dilakukan setiap dua minggu. Namun, sejumlah pekerja mengaku telah bekerja hingga tiga minggu tanpa menerima gaji.
Aksi protes tersebut merupakan kali kedua dilakukan para pekerja dengan persoalan yang sama.
Salah seorang pekerja, Alwi, mengaku sudah tiga minggu tidak menerima upah. Kondisi tersebut membuat dirinya dan sejumlah pekerja lainnya terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ini saya tiga minggu belum digaji, sementara keluarga di kampung sudah minta terus. Kami para pekerja dominan dari Jawa, jauh-jauh ke Sulsel untuk cari nafkah, tapi kami justru terpaksa ngutang kiri kanan ke warung untuk buat makan karena gaji belum terbayarkan,” ungkap Alwi.
Menurutnya, beberapa minggu sebelumnya para buruh juga telah melakukan aksi serupa. Saat itu, persoalan pembayaran disebut sempat mendapatkan solusi dan para pekerja berharap kejadian tersebut tidak kembali terulang.
Namun, harapan itu kembali pupus setelah pembayaran upah kembali tersendat.
Kericuhan semakin memanas ketika ratusan buruh yang sudah tersulut emosi mendatangi pihak mandor.
Mandor proyek yang diketahui bernama Samsuri bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan para pekerja. Beruntung, Samsuri segera diamankan ke kantor manajemen sehingga aksi kekerasan dapat dihindari.
Tak hanya itu, massa yang terlanjur emosi juga sempat melakukan pengrusakan terhadap kantor di area proyek, Kaca jendela kantor dan juga pintu terlihat pecah dan berserakan di lantai.
Situasi yang semakin tidak kondusif membuat pihak kepolisian turun tangan. Puluhan personel dari Polsek Tanete Riattang dan Polres Bone diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan situasi sekaligus mencegah terjadinya aksi kekerasan yang lebih besar.
Polisi kemudian memanggil pihak mandor, manajemen proyek serta perwakilan buruh untuk mencari tahu akar persoalan.
Namun, karena kondisi di lokasi proyek masih dianggap rawan dan dikhawatirkan terjadi aksi susulan, perwakilan dari masing-masing pihak kemudian dibawa ke Mapolres Bone untuk menjalani mediasi.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan pembayaran upah kemudian terungkap. Pihak manajemen mengaku telah memberikan dana kasbon atau pinjaman kepada mandor sebesar Rp500 juta yang diperuntukkan membantu pembayaran upah para pekerja.
Namun, dana tersebut tidak didistribusikan untuk membayar buruh, melainkan digunakan untuk membayar suplier sembako yang juga sudah mendesak untuk dibayarkan.
“Tadi itu sebenarnya kita sudah berikan kompensasi berupa kasbon ke mandor untuk membayarkan upah ke pekerja, namun itu tidak dilakukan, melainkan membayarkan supplier-nya dia yang katanya menurut dia juga sudah mendesak untuk dibayarkan,” ungkap Muhajis.
Muhajis menjelaskan, selama ini pihak manajemen selalu memenuhi kewajibannya termasuk untuk pembayaran upah pekerja. Bahkan, menurutnya, manajemen kerap memberikan dana lebih besar dari nominal yang diajukan karena mempertimbangkan kebutuhan ongkos pekerja yang hendak pulang ke daerah asal.
“Sebenarnya kami pihak manajemen sudah memenuhi semua kewajiban, bahkan kebijakan melebihi kewajiban mereka ke kami yaitu progres pengerjaan proyek. Tapi mungkin ada persoalan internal di manajemen pada mandor dan para pekerja ini yang tidak berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, di hadapan polisi, Samsuri memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana Rp500 juta yang diberikan pihak manajemen.
Ia mengaku dana tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar supplier yang disebutnya sudah mendesak agar kewajibannya segera dilunasi.
“Uang yang diserahkan oleh pihak manajemen ke kami, kami bayarkan dulu ke supplier kami karena mereka juga sudah mendesak. Sementara ini juga untuk kepentingan teman-teman pekerja, termasuk makan dan rokok mereka,” kata Samsuri.
Dari total dana Rp500 juta yang diberikan manajemen untuk upah pekerja, Samsuri menyebut sekitar Rp425 juta digunakan untuk membayar supplier.
Dengan demikian, tersisa sekitar Rp75 juta. Dana yang tersisa tersebut dinilai tidak mencukupi untuk membayarkan upah ratusan pekerja yang menuntut hak mereka.
Kondisi inilah yang kemudian memicu kekecewaan para buruh hingga berujung pada aksi protes dan kericuhan di lokasi proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen bersama aparat kepolisian masih berupaya mencari solusi agar persoalan pembayaran upah ratusan buruh tersebut dapat segera diselesaikan.
Mediasi dilakukan untuk meredam situasi sekaligus mencegah terjadinya kericuhan susulan di lokasi proyek.
Di sisi lain, pihak manajemen juga disebut tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait persoalan yang terjadi.
Para pekerja berharap persoalan tersebut segera menemui titik terang. Mereka mengaku hanya menuntut hak atas upah yang telah mereka perjuangkan setelah bekerja di proyek pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Bagi para buruh yang datang dari luar daerah, pembayaran upah bukan sekadar persoalan angka. Gaji tersebut menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga yang menunggu di kampung halaman. (*)
