BONE, BONEKU.COM – Polemik kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Bone terus berlanjut dan membebani masyarakat. Fenomena stok Pertalite maupun Solar yang habis lebih cepat dari waktu yang ditetapkan kini menjadi pemandangan yang hampir terjadi setiap hari. Di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), antrean panjang kendaraan sudah tampak sejak siang hari, dan tak jarang pengumuman “Stok Habis” sudah terpampang di papan pengumuman sebelum waktu operasional berakhir.
Padahal, Bupati Bone beserta Wakil Bupati Bone diketahui telah turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan mendadak guna memastikan ketersediaan BBM subsidi. Namun sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang permanen. Kelangkaan tetap terjadi, antrean kendaraan tetap mengular, dan warga tetap harus kecewa mendapati stok telah habis terjual.
Merespons situasi yang terus berulang tanpa penyelesaian, sejumlah Tokoh Masyarakat (Tomas) akhirnya bersuara. Mereka menilai persoalan ini tidak semata-mata terjadi karena satu sebab saja. Di satu sisi, diduga kuat masih adanya praktik mafia BBM yang memanfaatkan ketimpangan pasokan dan permintaan. Namun di sisi lain, fakta lapangan menunjukkan bahwa jumlah konsumen dan kebutuhan riil masyarakat memang terus mengalami peningkatan yang signifikan.
“Pengguna BBM subsidi terus bertambah dari waktu ke waktu. Tidak hanya untuk kendaraan bermotor, namun kebutuhan petani dan nelayan juga terus meningkat. Apalagi dengan adanya program ketahanan pangan yang digalakkan pemerintah pusat, tentu kebutuhan bahan bakar untuk operasional pertanian dan perikanan ikut bertambah besar,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Bone.
Melihat kondisi tersebut, masyarakat pun menyampaikan harapan dan tuntutan yang mendesak kepada pemerintah daerah.
“Untuk itu, kami berharap agar pemerintah segera merekomendasikan penambahan kuota BBM subsidi, khususnya jenis Solar dan Pertalite agar sesuai dengan kebutuhan riil warga Bone. Selain itu, kami meminta unsur Forkompimda bersinergi melakukan pengawasan yang jauh lebih ketat dan menyeluruh terhadap penyaluran BBM subsidi ini. Libatkan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat kecamatan agar pengawasan berjalan optimal dan tidak ada celah bagi penyalahgunaan,” tegas tokoh masyarakat tersebut.(*)
Penulis : Achyl
Editor : Admin Redaksi
