BONE, BONEKU.COM.– Nilai proyek mencapai ratusan miliar rupiah. Namun di tengah gemuruh pembangunan Sekolah Rakyat di Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, ratusan buruh justru mengaku harus menahan keresahan karena upah mereka belum dibayarkan.
Proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp230 miliar dan dikucurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) itu kini menjadi sorotan publik.
Persoalan pembayaran upah bahkan memicu keributan di lokasi proyek pada Senin malam (10/8/2026). Ratusan buruh mendatangi kantor manajemen proyek untuk mempertanyakan hak mereka yang telah tertunggak selama tiga pekan.
Situasi sempat memanas. Dalam aksi tersebut, terjadi pengrusakan di kantor manajemen proyek yang diduga dilakukan sebagai bentuk luapan kekecewaan para pekerja karena upah yang mereka tunggu tak kunjung diterima.
Ironisnya, sebagian besar pekerja tersebut berasal dari Pulau Jawa. Mereka datang ke Sulawesi Selatan dengan harapan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mengirim uang kepada keluarga di kampung halaman.
Namun kenyataan yang mereka hadapi justru berbanding terbalik. Sejumlah buruh mengaku bukan lagi mengirim uang kepada keluarga, tetapi malah terpaksa meminta kiriman dari keluarga di kampung halaman untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan selama berada di lokasi proyek.
Salah seorang pekerja, Alwi, mengungkapkan kondisi tersebut semakin membuat para buruh tertekan. Terlebih, sebelumnya pembayaran upah disebut telah disepakati dilakukan setiap dua pekan.
“Keluarga kami di kampung sudah beberapa hari minta dikirimkan uang, tapi kita yang justru minta uang ke mereka untuk biaya makan di sini. Gaji kami belum terbayarkan selama tiga minggu, sementara perjanjian awalnya kita digaji per dua minggu sekali,” ungkap Alwi.
Keterlambatan pembayaran upah tersebut disebut bukan kali pertama terjadi. Sekitar dua pekan sebelumnya, ratusan buruh juga sempat melakukan aksi protes dengan persoalan serupa. Namun, saat itu persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.
Kondisi ini membuat kesabaran para pekerja kembali terkuras. Apalagi, sebagian besar buruh mengaku telah menyelesaikan pekerjaan mereka dan berencana segera kembali ke kampung halaman.
Namun, rencana kepulangan itu terpaksa tertunda. Sejumlah pekerja mengaku sudah sekitar empat hari tertahan di Bone karena masih menunggu pembayaran upah.
Bagi para pekerja, persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi. Upah yang belum diterima berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari, biaya makan, hingga kebutuhan keluarga yang menunggu kiriman dari kampung halaman.
Keributan yang terjadi di kawasan proyek Sekolah Rakyat akhirnya mendapat perhatian aparat keamanan. Puluhan personel Polres Bone diterjunkan ke lokasi untuk mengantisipasi situasi berkembang menjadi tindakan yang lebih anarkis.
Aparat berupaya meredam ketegangan dan menjaga situasi tetap kondusif agar aktivitas di sekitar proyek tidak terganggu. Pihak manajemen, mandor, serta perwakilan pekerja kemudian dikumpulkan untuk duduk bersama membahas persoalan yang memicu aksi protes tersebut.
Pertemuan itu dilakukan untuk mencari akar persoalan sekaligus menemukan solusi terkait tuntutan pembayaran upah para buruh.
Persoalan yang terjadi di proyek pembangunan Sekolah Rakyat tersebut juga mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Bone.
Asisten I Pemkab Bone, Muh. Yamin Tahir, mengatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak pelaksana proyek agar persoalan pembayaran upah para pekerja segera ditangani.
“Sementara kita koordinasikan dengan pihak pelaksana, semoga cepat diselesaikan sehingga target proyek bisa cepat selesai,” ujar Muh. Yamin Tahir saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/8/2026).
Di sisi lain, pihak manajemen proyek membantah jika persoalan tersebut terjadi karena manajemen tidak membayarkan anggaran untuk upah pekerja.
Manajer Proyek, Nurhajis, mengklaim pihak manajemen telah memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk pembayaran kepada mandor yang bertanggung jawab terhadap pengerjaan secara borongan.
Menurutnya, persoalan pembayaran upah tersebut terjadi pada tingkat mandor. Ia menyebut anggaran yang telah disalurkan kepada mandor bahkan telah melebihi progres volume pekerjaan.
“Kami dari manajemen sudah memenuhi kewajiban kami untuk membayarkan upah para pekerja melalui mandor. Karena kontrak kami dengan mandor secara borongan. Namun, menurut mandornya, anggaran yang kami berikan digunakan untuk membayar supplier, bukan untuk upah pekerja,” ungkap Nurhajis.
Pernyataan manajemen tersebut menambah dimensi baru dalam persoalan yang kini menjadi sorotan. Di satu sisi, para buruh mengaku belum menerima upah sesuai kesepakatan. Sementara pihak manajemen menyatakan kewajibannya telah dipenuhi melalui pembayaran kepada mandor.
Kondisi ini membuat para pekerja berharap adanya penyelesaian yang jelas dan segera, sehingga hak mereka dapat dipastikan sekaligus persoalan tidak kembali memicu keributan di lokasi proyek.
Proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang memiliki nilai sekitar Rp230 miliar tersebut ditargetkan tetap berjalan dan selesai sesuai rencana.
Namun, di tengah besarnya nilai proyek, para pekerja yang menjadi bagian penting dalam proses pembangunan kini hanya menuntut satu hal yakni hak atas upah mereka segera dibayarkan.
Persoalan tersebut diharapkan segera menemui titik terang agar tidak kembali memicu ketegangan serta mengganggu proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. (*)
