BONE,BONEKU.COM,– Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin bersama rombongan menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka peninjauan masalah stunting dan kemiskinan di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Selasa (10/6/2025).
Wabup Andi Akmal bersama rombongan diterima langsung oleh Camat Tellu Limpoe H. Aslamuddin.S.Kep.Ns.,MM.
Dalam sambutannya, berdasarkan laporan dari Camat Tellu Limpoe H Aslamudin, jumlah angka stunting di Kecamatan Tellu Limpoe sebanyak 189 anak dari 11 desa .
“Dan setelah kami melakukan serangkaian intervensi bersama pemerintah desa dan para kader, angka stunting kita berhasil diturunkan data laporan Mei 2025 turun menjadi 142 anak, dan data Juni 2025 jumlahnya kembali turun 126 anak kasus stunting,” ungkap Aslamuddin.
Jumlah warga yang masuk kategori miskin ekstrem di Kecamatan Tellu Limpoe kata Aslamuddin, jumlah rata-rata per desa yakni 4 kepala keluarga (KK) sampai 11 KK per desa.
Wabup Bone Andi Akmal Pasluddin dimana juga merupakan Ketua Tim Penurunan Stunting (TP2S) Kabupaten Bone menyampaikan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S): TP2S berperan dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penurunan stunting pemantauan terpadu untuk melacak kemajuan dan mengidentifikasi hambatan.
Rapat Koordinasi ini guna memastikan sampai dimana progres penanganan stunting dan kemiskinan di kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone dimana kecamatan ini merupakan salah satu daerah di kabupaten Bone yang tingkat stunting dan miskin ekstremnya cukup tinggi.
Keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Kurangnya kesadaran, pemahaman, dan motivasi masyarakat dapat menghambat perubahan perilaku yang dibutuhkan.
Dengan mengatasi tantangan kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data, program penanggulangan stunting akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat.
Plt. Kadis Kesehatan Kabupaten Bone, drg. Yusuf Tola menjelaskan miskin ekstrem dan stunting merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan satu sama lain dimana hal ini jangan disamakan dalam hal negatif.
Salah satu yang menyebabkannya dimana angka kedatangan masyarakat ke posyandu masih kurang.
Memastikan sasaran yang menjadi tolak ukur untuk ada di posyandu sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan guna memastikan kebutuhan dasar sehingga ada data yang dapat menjadi tolak ukur nantinya.
Sementara Kadis Sosial Drs. A. Mappangara menjelaskan jumlah miskin ekstrem 5.681 orang yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe dari jumlah penduduk sekitar 11 ribu orang.
Lalu Plt. Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana A. Aswat, S.Sos.M.Si, menuturkan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memiliki peran krusial dalam pencegahan stunting, berfokus pada aspek kesehatan reproduksi dan keluarga yang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan anak.
Peran mereka bersifat preventif mengarahkan intervensi sebelum, selama, dan setelah kehamilan.
Peran DPPKB dalam pencegahan stunting bersifat holistik, mencakup aspek perencanaan kehamilan, kesehatan ibu dan anak, pendampingan keluarga, dan program KB, semua bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.
Adapun Plt Kadis Pemerintah Desa (PMD) H. Andi Amirat, Peran Pemerintah Desa (PMD) berujar, dalam penurunan stunting sangat signifikan, meskipun tidak langsung menangani aspek kesehatan.
PMD berperan sebagai fasilitator dan penggerak di tingkat desa untuk mendukung program-program penanggulangan stunting yang dijalankan oleh instansi lain. Peran ini bersifat pendukung, namun sangat penting untuk keberhasilan program secara keseluruhan.
Sebagai jembatan antara program-program pemerintah pusat dan daerah dengan masyarakat di tingkat desa.
Kades Sadar Andi Ashar. SH, menjelaskan kurangnya SDM dalam pemahaman penangan stunting sehingga perlu ada bantuan dari pemerintah daerah serta definisi kemiskinan dan stunting itu seperti apa.
Kades Pallawa, Makmur, S. Kom menyampaikan bahwa keterbatasan peralatan yang ada di posyandu sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah Bone.
Tidak singkronnya data pusat dan yang ada di desa dianggap tidak akurat, maka perlunya dievaluasi kembali.
Kasek SD inpres 12/79 Tellang kere Ilham.S.Pd, Fasilitas yang ada perlunya dilakukan perbaikan.
Kades Bonto Masunggu, Najamuddin terkait pariwisata dimana daerah telah ditetapkan sebagai Desa Wisata akan tetapi masih kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sehingga hanya menggunakan Dana Desa serta bagaimana pemerintah daerah juga bisa memfasilitasi terkait perbaikan jalan penghubung antar desa yang ada di daerah.
Kades Tellang Kere Makmur, SE, Bangunan Poskesdes yang ada di Desa Tellang Kere perlu dilakukan renovasi.
Kades Batu Putih M. Tahir, menyampaikan, akses jalan yang perlu perbaikan dan jembatan
Kemudian Kades Tapong Ridwan.S.Pd.,M.M, akses jalan perlu perbaikan serta pengusulan pembangunan Pustu.
Kades Polewali Armianto.SH.MH adanya Sekolah yang berdekatan dengan Sungai dimana lokasinya sering banjir sehingga perlu dilakukan pembuatan talud dan jembatan permanen. (*)
