WAJO.BONEKU.COM,– Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H. Firmansyah Perkesi, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Wajo, H. Ibnu Hajar, dan Kepala Bagian Legislasi dan Perundang-undangan DPRD Wajo, Bayu Utomo Putra, menerima langsung aspirasi dari sejumlah awak media yang bertugas di Kabupaten Wajo. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Wajo pada Senin (3/11/2025).
Dalam kesempatan itu, para wartawan menyampaikan sejumlah aspirasi, khususnya terkait penganggaran media pada tahun 2026 mendatang. Mereka berharap agar proses penganggaran dapat dilakukan secara adil dan merata, tanpa adanya kesenjangan antara media yang menerima anggaran besar dan kecil. Selain itu, para awak media juga meminta agar mekanisme pertanggungjawaban pencairan dana media diseragamkan, demi mewujudkan transparansi dan keadilan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Wajo menyampaikan apresiasi atas masukan dari para jurnalis. Ia menegaskan bahwa DPRD Wajo akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Wajo, khususnya kepada Bupati Wajo, untuk menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun 2026.
“Kami akan tetap memperjuangkan aspirasi teman-teman wartawan kepada Bupati Wajo agar dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Firmansyah.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Wajo juga menjelaskan bahwa tahun 2026 kemungkinan akan terjadi penyesuaian anggaran akibat kondisi keuangan daerah yang ketat. Meski demikian, DPRD berkomitmen untuk tetap memperjuangkan keberadaan dan peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Terkait isu adanya media tertentu yang disebut-sebut mendominasi anggaran publikasi, Ketua DPRD Wajo menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyadari hal tersebut dan akan berupaya melakukan perbaikan ke depan.
“Saya kira Pak Bupati sudah memahami hal itu, dan saya yakin kondisi seperti itu tidak akan terulang lagi,” pungkasnya.
Dengan adanya pertemuan ini, DPRD Wajo berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan insan pers semakin kuat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (*)
