BONE,BONEKU.COM,– Dewan Pengurus Cabang Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bone mendatangi Kantor DPRD Bone untuk menyampaikan keluhan terkait belum cairnya Dana Desa (DD) tahap II non earmark, Senin 17 November 2025.
Kehadiran pengurus Apdesi tersebut diterima langsung oleh anggota DPRD Bone diantaranya Wakil Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, Ketua Komisi I Rismono Sarlim, Anggota DPRD Hj Adriani, And Heryanto Bausad dan Andi Nurjaya. Selain itu hadir pula perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bone.
Dalam kesempatan itu, para kepala desa mengungkapkan keresahan mereka lantaran pencairan DD tahap II tak kunjung terealisasi, padahal anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas desa.
Sementara perwakilan DPMD Bone, Mubarak dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa yang menjadi kendala belum cairnya Dana Desa Tahap II non earmark ini, karena tertutupnya aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Om-span) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kendala sebenarnya adalah Kementerian Keuangan Menutup Aplikasi Om-Span ini tanpa ada penjelasan resmi baik itu tertulis atau penyampaian lisan, sementara teman-teman Kepala Desa ini telah mengirimkan semua pengusulannya sejak Oktober lalu. Sebelumnya kami juga sudah pernah menyampaikan melalui Grup Watsapp Kemenkeu namun juga belum ada respon hingga saat ini,” Ujar Mubarak,
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak DPRD Bone menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan yang masuk. DPRD berkomitmen menyampaikan masalah ini secepatnya kepada pimpinan untuk kemudian diterbitkan rekomendasi resmi sebagai dasar untuk melanjutkan ke Kementerian Keuangan.
“Secepatnya akan kami sampaikan ke pimpinan untuk menindaklanjuti keluhan teman-teman kepala desa ini, kemudian rekomendasi dari pimpinan ini kami akan bawa langsung ke Kementerian keuagan untuk mempertanyakan alasan keterlambatan pencairan DD tahap II ini,” Ujar Irwandi Burhan.
Ketua Apdesi Bone Andi Mappakaya Amier sangat menyayangkan keterlambatan pencairan DD tahap II tersebut. Ia menilai kondisi ini berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah pusat yang selama ini mendorong percepatan penyerapan anggaran.
“Seharusnya Kementerian menjadi pihak yang mempercepat penyerapan anggaran. Namun justru desa lah yang selama ini lebih cepat melakukan penyerapan Dana Desa. Keterlambatan seperti ini tentu menghambat program yang sudah kami rencanakan di desa,” tegas Ketua Apdesi Bone.
Apdesi Bone berharap langkah DPRD untuk menyampaikan ke Kemenkeu mendapat solusi untuk mempercepat proses pencairan, sehingga program pembangunan desa yang telah direncanakan tidak terganggu. (*)
