BONE, BONEKU.COM — Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kilogram kembali memantik keresahan masyarakat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Di tengah musim kemarau berkepanjangan yang melanda sejumlah wilayah, kebutuhan masyarakat terhadap BBM dan LPG semakin meningkat. Namun, warga mengaku masih kesulitan mendapatkan barang subsidi tersebut.
Keresahan itu bahkan berujung pada keributan di sejumlah titik distribusi. Terbaru, keributan terjadi di salah satu SPBUN yang berada di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Minggu pagi (23/8/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun BONEKU.COM, keributan awalnya dipicu persoalan distribusi BBM. Situasi kemudian memanas setelah sejumlah warga turut mempersoalkan penyaluran LPG 3 kilogram di lokasi yang sama.
Sejumlah emak-emak mendatangi SPBUN tersebut lantaran mengaku tidak mendapatkan LPG 3 kilogram, meski sebelumnya telah menyerahkan fotokopi KTP yang disebut sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh tabung bersubsidi.
“Kami sudah mengumpulkan fotokopi KTP karena katanya salah satu syarat mendapatkan tabung gas LPG. Tapi kami justru tidak mendapatkan tabung. Menurut informasi yang beredar, justru dijual keluar untuk langganannya mereka. Terus untuk apa kami kumpul KTP?” geram seorang warga.
Warga juga mempertanyakan dugaan adanya penjualan LPG ke luar wilayah dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
Namun, tudingan tersebut sejauh ini masih sebatas dugaan dan keluhan warga yang perlu diklarifikasi serta dibuktikan lebih lanjut oleh pihak terkait.
Kecurigaan warga disebut muncul lantaran mereka mengaku beberapa kali melihat kendaraan datang mengangkut LPG dari lokasi tersebut pada malam hari.
“Kami curiga begitu. Karena kalau kami yang minta tidak ada. Tapi kami sering lihat kadang ada mobil yang datang mengangkut LPG di pangkalan SPBUN tersebut malam-malam,” ungkapnya.
Bukan hanya persoalan LPG, warga juga menyoroti distribusi BBM jenis solar di SPBUN tersebut.
Sejumlah nelayan lokal mengaku kesulitan memperoleh solar untuk kebutuhan melaut. Mereka bahkan menduga distribusi BBM justru lebih banyak dinikmati nelayan dari luar wilayah.
“Kita nelayan di sini tidak pernah dapat BBM dari SPBUN ini. Justru nelayan dari luar yang sering datang ambil, seperti nelayan dari Bajoe, Panyula, dan lain-lain. Sementara kita nelayan di sini tidak pernah dapat,” ungkap seorang nelayan Desa Watu.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah petani setempat.
Mereka memahami bahwa SPBUN tersebut diperuntukkan bagi nelayan. Namun, para petani berharap adanya kebijakan tertentu sehingga mereka tetap dapat memperoleh BBM dalam jumlah terbatas untuk menunjang aktivitas pertanian.
Menurut mereka, kebutuhan BBM yang diminta tidak dalam jumlah besar, bahkan hanya sekitar lima liter.
“Kalau memang untuk nelayan, kami paham. Tapi kami juga berharap ada kebijakan untuk petani, apalagi yang kami butuhkan hanya sedikit,” keluh seorang warga.
Keributan yang terjadi pada Minggu pagi tersebut akhirnya mendapat penanganan dari Unit Ekonomi Polres Bone.
Polisi mendatangi lokasi setelah menerima laporan mengenai adanya keributan yang berkaitan dengan persoalan distribusi BBM dan LPG.
Kanit Ekonomi Polres Bone, Ipda Yobel Arihta, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan, personel kepolisian telah mendatangi lokasi dan selanjutnya akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat.
“Benar, kami tadi mendapat laporan adanya keributan di SPBUN di Kecamatan Barebbo. Personel sudah mendatangi lokasi. Saat ini kami akan mengirimkan surat pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang tadi terlibat keributan,” ujar Ipda Yobel.
Sementara itu, manajer SPBUN Barebbo yang dimintai tanggapan melalui pesan singkat terkait berbagai keluhan dan dugaan yang disampaikan warga memberikan jawaban singkat.
“Tabe pak, tolong ditanya saja kepada karyawanku,” jawabnya.
Manajer SPBUN tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keluhan warga terkait distribusi LPG maupun BBM jenis solar.
Hingga berita ini diterbitkan, BONEKU.COM belum memperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak manajemen mengenai dugaan distribusi LPG ke luar wilayah maupun keluhan nelayan lokal terkait sulitnya mendapatkan BBM solar.
Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat musim kemarau berkepanjangan, warga berharap pemerintah dan aparat terkait dapat memastikan distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram benar-benar tepat sasaran.
Warga juga meminta agar setiap dugaan penyimpangan dalam distribusi barang bersubsidi segera ditelusuri. Sebab, jika persoalan tersebut tidak segera mendapat kejelasan, keresahan masyarakat dikhawatirkan kembali berujung pada keributan di lapangan. (*)
