BONE,BONEKU.COM,– Ketiadaan rumah rehabilitasi di Kabupaten Bone kembali mengungkap persoalan serius dalam penanganan narkoba di daerah yang telah berstatus zona darurat. Meski angka penyalahgunaan terus meningkat, pemerintah daerah hingga kini belum menghadirkan fasilitas rehabilitasi yang layak bagi pecandu maupun korban kecanduan.
Forum Bersama (Forbes) Anti Narkoba Bone yang selama bertahun-tahun memantau dinamika peredaran narkoba menyampaikan pernyataan keras atas kondisi tersebut. Temuan mereka menunjukkan banyak pecandu yang seharusnya memperoleh pendampingan justru dibiarkan tanpa akses rehabilitasi. Situasi ini dinilai berpotensi memperluas jumlah pengguna baru dan memperkuat jaringan peredaran di lapangan.
Ketua Forbes Anti Narkoba Bone, Andi Singkeru Rukka, menegaskan bahwa pemerintah telah lama mengetahui kebutuhan mendesak ini namun tidak kunjung mengambil langkah konkret.
“Sudah bertahun-tahun kami dorong. Tapi sampai sekarang, tidak ada langkah nyata dari pemerintah maupun pihak terkait,” Ungkap ketua Forbes ke media, Ahad 16 November 2025.
Penelusuran Forbes mengungkap, lambannya pembangunan fasilitas rehabilitasi bukan karena minimnya urgensi, melainkan kurangnya prioritas kebijakan. Sebagai daerah yang masuk kategori merah dalam peta peredaran narkoba di Sulawesi Selatan, Bone tercatat berulang kali masuk tiga besar wilayah paling rawan berdasarkan pemetaan sejumlah lembaga anti narkoba.
Di tengah stagnasi pemerintah tersebut, Forbes menawarkan konsep rehabilitasi alternatif yang lebih progresif dan berbasis masyarakat.
“Semua tempat adalah rumah rehabilitasi, semua orang adalah konselor, dan semua bertindak secara nonlitigasi,” terang Andi Singkeru Rukka.
Konsep ini disusun berdasarkan temuan bahwa mayoritas masyarakat tidak tahu harus membawa kemana anggota keluarga yang mengalami kecanduan, sehingga banyak yang memilih diam hingga kondisi makin memburuk.
Forbes juga menyoroti rendahnya literasi narkoba di tingkat masyarakat, yang menjadi celah dimanfaatkan oleh jaringan pengedar. Karena itu, peningkatan edukasi publik dinilai harus menjadi strategi utama, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Mereka menegaskan bahwa di tengah masifnya operasi penindakan aparat, tanpa keberadaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, pecandu yang seharusnya ditolong justru berisiko diproses hukum atau kembali ke lingkungan yang memicu kecanduan.
Forbes mendesak pemerintah daerah segera mengambil keputusan strategis sebelum krisis narkoba di Bone semakin meluas.
“Kalau rumah rehab terus diabaikan, kita bukan hanya kehilangan generasi, tapi juga membiarkan peredaran gelap tumbuh tanpa perlawanan yang seimbang,” tegasnya. (*)
