HIPSI Wajo Dukung KPK Hentikan Praktik “Ketua Kelas” Proyek

- Jurnalis

Senin, 5 Oktober 2026 - 19:35 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WAJO. BONEKU. COM, — Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) Kabupaten Wajo menyatakan dukungan terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menegaskan agar praktik yang dikenal dengan istilah “ketua kelas proyek” di Kabupaten Wajo dihentikan.

Pernyataan tersebut disampaikan KPK melalui Tri Budi Rochmanto dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, organisasi perangkat daerah (OPD), dan DPRD Wajo beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, KPK menyoroti pentingnya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan serta bebas dari praktik pengaturan tender maupun pembagian proyek oleh pihak-pihak tertentu.

Ketua HIPSI Kabupaten Wajo, Andi Mappatoto, SH., MH., mengapresiasi perhatian KPK tersebut. Menurutnya, praktik penguasaan proyek oleh pihak tertentu berpotensi membuka ruang terjadinya berbagai persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah.

Baca Juga:  KPPS dan PPS Kelurahan Lapongkoda Dipanggil Panwaslu Tempe, Ada Apa ?

“HIPSI Wajo mengapresiasi langkah KPK. Selama ini istilah ‘ketua kelas’ menjadi perhatian karena berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi. Dampaknya bisa berupa dugaan mark-up, kualitas pekerjaan yang tidak maksimal, hingga pelaku usaha lokal yang kehilangan kesempatan,” ujar Andi Mappatoto, Minggu (4/10/2026).

Andi Mappatoto menegaskan, HIPSI Wajo akan menindaklanjuti perhatian KPK tersebut dengan mengumpulkan informasi dan data terkait pelaksanaan sejumlah proyek di Wajo.

Menurutnya, data yang dihimpun mencakup pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Wajo maupun APBN, termasuk proyek rehabilitasi sekolah.

“Kami sudah mengumpulkan data dan informasi dari lapangan, baik terkait pekerjaan proyek yang menggunakan APBD Kabupaten Wajo maupun anggaran APBN, termasuk proyek pekerjaan rehabilitasi sekolah,” katanya.

Ia menyebut, pihaknya juga menemukan informasi mengenai dugaan penguasaan pekerjaan proyek dengan menggunakan bendera perusahaan lain, serta dugaan adanya komitmen fee dalam proses pekerjaan proyek.

Baca Juga:  KPK Tinjau Proyek MYP Rp3,7 Triliun Sulsel, Sejumlah Ruas Jalan di Pinrang, Sidrap, dan Wajo Dievaluasi

Namun, HIPSI menegaskan informasi tersebut masih akan diverifikasi dan didalami sebelum disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Bahkan ada sejumlah informasi terkait dugaan praktik penguasaan pekerjaan proyek dengan menggunakan bendera perusahaan lain serta dugaan adanya komitmen fee. Jika setelah dilakukan verifikasi ditemukan bukti yang cukup, kami akan menyerahkannya kepada KPK dan aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

HIPSI Wajo juga mengapresiasi komitmen pimpinan KPK dalam mendorong transparansi pengadaan serta memperkuat peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi tersebut, HIPSI Wajo menyampaikan tiga tuntutan.

Baca Juga:  Antisipasi Banjir dan Peningkatan Oksigen Koramil 1406-08 Sabbangpau Lakukan Penanaman Pohon 

Pertama, seluruh informasi proyek pemerintah harus diumumkan secara terbuka melalui kanal pengadaan resmi, termasuk LPSE, sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal Wajo perlu dioptimalkan sepanjang memenuhi ketentuan dan spesifikasi pekerjaan.

Ketiga, pemerintah daerah didorong menyediakan mekanisme atau posko pengaduan proyek yang mudah diakses masyarakat serta memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.

“Anggaran itu merupakan uang rakyat Wajo. Jangan sampai hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Kami akan terus melakukan pengawasan dan mengawal pelaksanaan proyek hingga ke lapangan,” tutup Andi Mappatoto.

HIPSI Wajo menyatakan pengawasan tersebut akan dilakukan dengan tetap mengedepankan data, bukti, dan asas praduga tak bersalah serta menyerahkan proses penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang. (*)

Penulis : Rangga

Editor : Admin Redaksi

Berita Terkait

RR Dukung Putra Daerah Ramaikan Bursa Calon Sekda Wajo, Nama Haji Agustam Mencuat
OPINI : Peserta Asal Wajo, Kuda Hitam di Balik Suksesnya UKW Soppeng
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah di Rakornas TPAKD 2026, Ini Fokus Pembahasannya
Kejari Wajo Musnahkan Barang Rampasan dari 37 Perkara, 1,24 Kilogram Sabu Ikut Dihancurkan
Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah? LIRA Soroti Penindakan yang Dinilai Hanya Menyasar Pedagang Kecil
Karang Taruna Wajo Apresiasi Dukungan Andi Iwan Darmawan Aras untuk FDT 2026
Bisnis Rokok Ilegal Subur di Wajo, SMSI Desak Razia Gabungan
Edukasi Kebencanaan di Wajo, Masyarakat Diajak Pahami Langkah Aman Saat Gempa

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 15:17 WITA

RR Dukung Putra Daerah Ramaikan Bursa Calon Sekda Wajo, Nama Haji Agustam Mencuat

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 01:21 WITA

OPINI : Peserta Asal Wajo, Kuda Hitam di Balik Suksesnya UKW Soppeng

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:00 WITA

Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah di Rakornas TPAKD 2026, Ini Fokus Pembahasannya

Selasa, 13 Oktober 2026 - 15:42 WITA

Kejari Wajo Musnahkan Barang Rampasan dari 37 Perkara, 1,24 Kilogram Sabu Ikut Dihancurkan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:42 WITA

Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah? LIRA Soroti Penindakan yang Dinilai Hanya Menyasar Pedagang Kecil

Berita Terbaru

News

Pendidikan Soppeng Raih Juara Umum Apresiasi GTK Sulsel

Kamis, 19 Nov 2026 - 07:21 WITA