Gelar Uji Konsekuensi, PPID Sulsel Mutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026

- Jurnalis

Jumat, 13 Maret 2026 - 09:34 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR.BONEKU.COM,– Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan uji konsekuensi pemutakhiran Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yakni informasi yang tertutup untuk publik dan Daftar Informasi Publik (DIP) atau daftar informasi yang wajib tersedia dan terbuka untuk publik.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Command Centre Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 11 Maret 2026 dan diikuti oleh Tim penguji, PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga:  Antisipasi Praktik Judi Online, Kasat Pol PP Bone Mendadak Kumpulkan HP Anggotanya

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Bidang Administrasi Muhammad Arafah menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya ukon ini menambah pemahaman dan kualitas dalam pelayanan informasi dan data kepada masyarakat.

“Saya harap melalui rapat ini kita dapat menyusun klasifikasi informasi secara tepat dan terukur,” ungkap Arafah.

Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo-SP Prov Sulsel, Salim Basmin dalam laporannya menyebutkan uji konsekuensi bertujuan untuk mengetahui konsekuensi dan dampak sebuah informasi bagi publik.

Baca Juga:  Bantuan Rp15 Miliar Pemprov Sulsel Percepat Perbaikan Dua Ruas Jalan di Enrekang

“Uji konsekuensi bertujuan untuk mengetahui konsekuensi apa yang timbul apabila informasi itu diberikan, dampak bagi publik bagaimana,” jelasnya.

Ia menyebutkan, pada Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik tahun ini, terdapat 20 OPD/PPID Pelaksana yang mengajukan usulan DIK.

“hasil dari uji konsekuensi ini akan ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang dikecualikan tahun 2026 yang akan menjadi dasar dan pegangan kita terkait batasan dalam memberikan informasi publik kepada Masyarakat sesuai dengan amanat undang undang,” urainya.

Baca Juga:  Kapolda Sulsel Kunjungan Kerja ke Bone, Perkuat Program Pemeliharaan Keamanan

Total terdapat 55 jenis informasi yang dibahas dalam uji konsekuensi tahun ini. Sepuluh diantaranya merupakan informasi yang diusulkan tahun 2026 yang berasal dari 20 OPD. Usulan ini dinilai dan ditetapkan oleh PPID Sulsel beserta Tim Uji Konsekuensi yang terdiri dari Beppelitbangda, BKAD, BKD, Biro Hukum, dan Biro Barang dan Jasa Lingkup Pemprov Sulsel.(*)

Penulis : Amal

Editor : Admin Redaksi

Berita Terkait

Antrean BBM Kembali Mengular di SPBU Camming Bone, Sopir Keluhkan Waktu Terbuang
Bunda PAUD Sulsel Perkuat Kompetensi Guru, Transisi PAUD ke SD Harus Menyenangkan
AMS : Bhayangkara Cup III Bukan Sekedar Ajang Balap, Ekonomi Soppeng Ikut Bergerak
Tiga Pembalap Nasional Garuk Tanah Sirkuit Larakkiang, Sesi Latihan Jadi Magnet Perhatian Warga Soppeng
Gubernur Sulsel _Groundbreaking_ Lapangan Pallempang Luwu, Targetkan Jadi Pusat Aktivitas Warga
Omzet UMKM Anjlok 50–80 Persen akibat Karhutla, APKLI Merah Putih Desak Prabowo Salurkan BLT
Tolak Pengeboran Gas di Dua Boccoe, FPI Tantang Pemkab Bone Buka-bukaan
Bhayangkara Cup III Segera Digelar, Kapolres Turun Memantau

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 10:25 WITA

Antrean BBM Kembali Mengular di SPBU Camming Bone, Sopir Keluhkan Waktu Terbuang

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:20 WITA

Bunda PAUD Sulsel Perkuat Kompetensi Guru, Transisi PAUD ke SD Harus Menyenangkan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:45 WITA

AMS : Bhayangkara Cup III Bukan Sekedar Ajang Balap, Ekonomi Soppeng Ikut Bergerak

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:18 WITA

Tiga Pembalap Nasional Garuk Tanah Sirkuit Larakkiang, Sesi Latihan Jadi Magnet Perhatian Warga Soppeng

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:38 WITA

Gubernur Sulsel _Groundbreaking_ Lapangan Pallempang Luwu, Targetkan Jadi Pusat Aktivitas Warga

Berita Terbaru